Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman 'menggarisbawahi' teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya percakapan di grup WhatsApp (WAG) internal TNI-Polri, yang menolak pemindahan ibu kota negara. Dudung minta para komandan di jajaran TNI AD mendukung pemerintah dan tak berbicara macam-macam perihal rencana pemindahan IKN.
"Ada penekanan khusus kemarin dari Presiden, masalah di WA group yang masih membicarakan IKN. Pada prinsipnya, TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan," kata Dudung saat rapim TNI AD di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2022).
Dudung menegaskan keputusan pemerintah sudah final, sehingga TNI AD turut mempersiapkan diri untuk kepindahan markas ke Kalimantan Timur (Kaltim). "Dan ini sudah final, sehingga apa pun nantinya yang akan terjadi proses pemindahan, TNI AD akan mengikuti dan kita juga akan mempersiapkan pindah ke Kalimantan," sambung Dudung.
Dudung akan memerintahkan seluruh komandan satuan di TNI AD agar mendisiplinkan percakapan di grup WA kalangan prajurit. Dia mengingatkan TNI AD harus loyal kepada Presiden, yang merupakan panglima tertinggi.
"Masalah disiplin militer itu di WA group, yang tadi saya sampaikan, nanti akan saya tekankan kepada seluruh komandan satuan di sini. Ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang omong aneh-aneh. Kalau kita, loyalitas tegak lurus kepada Presiden atau panglima tertinggi kita," pungkas Dudung.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar grup WhatsApp (WAG) di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri.
"Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati," kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'.
Jokowi mewanti-wanti jika percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," jelas Jokowi.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Jokowi Singgung WA Group yang Tak Setuju IKN':
