Anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapim yang meminta agar WhatsApp group kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Hasanuddin menilai TNI-Polri sebagai alat negara memang tidak boleh terlibat politik praktis.
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri, bahkan keluarganya, tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis, apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah," kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Hasanuddin mengatakan, sebagai alat negara, TNI dan Polri memang sudah seharusnya mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pemindahan ibu kota negara (IKN).
"Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya, termasuk soal ibu kota negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," ucapnya.
Lebih lanjut politikus PDIP ini menilai teguran Jokowi soal paham radikal terorisme di jajaran keluarga TNI-Polri juga tepat. Menurutnya, semua pihak memang harus waspada terhadap modus teroris melancarkan aksi dan mencari simpatisan.
"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa. Pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Jadi harus waspada terhadap modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Jokowi Minta WAG TNI-Polri Didisiplinkan
Untuk diketahui, Presiden Jokowi meminta agar WAG di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri.
"Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati," kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3/2022). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'.
Jokowi mewanti-wanti jika percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," kata Jokowi.
Jokowi berkali-kali menekankan soal disiplin pada jajaran TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.
"Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," kata Jokowi.
Simak Video 'Permintaan Jokowi agar TNI-Polri Tertib Tak Ikut Urusan Demokrasi':
(maa/tor)