PKB menanggapi pernyataan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini yang mengatakan usulan penundaan pemilu inisiatif partai politik (parpol). Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden memang usulan parpol, termasuk PKB.
Jazilul mengatakan usulan penundaan pemilu itu disampaikan Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang diklaim menerima aspirasi dari ragam kalangan. "Memang itu usulan Gus Muhaimin dan ketum parpol lainnya, yang menerima aspirasi dari berbagai kalangan," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
Jazilul menyebut tak ada yang melibatkan pemerintah terkait usulan ini. Namun, ujarnya, usulan penundaan pemilu itu bakal berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
"Hemat saya, tidak ada yang menyeret-nyeret pemerintah. Namun, dampak usulan penundaan pemilu mau tidak mau akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah," ujar dia.
Meski begitu, dia menilai usulan itu sulit direalisasikan. Menurutnya, selain dari kalangan parpol, usulan yang disampaikan oleh elite-elite partai itu membutuhkan dukungan publik, pakar, dan juga pemerintah.
"Kami tahu untuk merealisasikan usulan ini tidak mudah, sangat sulit. Selain usulan parpol-parpol, diperlukan dukungan publik, para pakar dan pemerintah," ucap anggota Komisi III DPR RI itu.
Menurut Jazilul, usulan penundaan gelaran pemilu tersebut tanpa dukungan semua pihak hanya berakhir jadi wacana politik.
"Tanpa dukungan semuanya tentu penundaan pemilu ini akan berakhir pada wacana politik saja," pungkasnya.
Setneg: Penundaan Pemilu Inisiatif Parpol
Diketahui, tiga ketua umum partai politik mengusulkan pemilu 2024 ditunda. Ketiganya adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan isu tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Dia mengatakan isu itu merupakan inisiatif parpol.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," kata Faldo, Senin (28/2).
Faldo melanjutkan, presiden sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujarnya.
Simak Video 'Pemerintah Tak Ingin Dikait-kaitkan dengan Usulan Penundaan Pemilu':
(fca/gbr)