Obligor BLBI Ulung Bursa Cabut Gugatan ke Menkeu soal Sita Rumah di Menteng

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 25 Feb 2022 22:52 WIB
Satgas BLBI melalui PUPN Cabang DKI Jakarta menyita dua aset milik obligor Ulung Bursa. Aset yang disita salah satunya adalah rumah mewah.
Satgas BLBI melalui PUPN Cabang DKI Jakarta menyita dua aset milik obligor Ulung Bursa. Aset yang disita salah satunya adalah rumah mewah. (Foto: dok. Satgas BLBI/DJKN Kemenkeu)
Jakarta -

Obligor BLBI, Ulung Bursa, mencabut gugatan atas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait penyitaan rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat. Mantan bos Bank Lautan Berlian itu ditagih untuk melunasi utang lebih dari Rp 600 miliar.

"Dalam pelaksanaan sita pada tanggal 17 Februari 2022 tersebut terjadi dialog, di mana Satgas mengundang kami kembali untuk melanjutkan komunikasi/dialog penyelesaian pada tanggal 23 Februari 2022. Dengan terjadinya komunikasi dan undangan dimaksud, maka pada tanggal 17 Februari 2022 siang kami sebagai kuasa hukum 'mencabut gugatan' tersebut," demikian keterangan kuasa Ulung Bursa dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (25/2/2022).

Kuasa hukum Ulung Bursa adalah Sofyan Nasrul dan Alinda Utami dari Kantor Hukum SFN Law Firm. Berikut keterangan lengkap kuasa Ulung Bursa itu:

Bahwa pada prinsip nya Klien kami berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dibuktikan dengan mengajukan proposal penyelesaian dengan dasar Pokok Hutang adalah Hasil Audit BPK, dan cara pembayaran dengan Tunai Bertahap & Asset Settlement.

Pada Tanggal 18 Januari 2022 Satgas BLBI dengan Surat No. S-39/KSB/2002 Menolak Proposal Penyelesaian yang kami ajukan, tanpa menjelaskan "Penyelesaian seperti apa yang dikehendaki oleh Satgas, baik mengenai jangka waktu pembayaran Tunai serta Perhitungan Aset Settlement. Atas dasar tersebut, 2 ( dua ) kali kami melalui surat meminta pertemuan kepada Satgas untuk membicarakan atau mendiskusikan secara detil penyelesaian secara menyeluruh, yang diinginkan oleh Satgas.

Tetapi Satgas justru pada tanggal 14 Pebruari 2022 menerbitkan surat akan melakukan penyitaan atas 2 lokasi, yang tidak ada atau masuk dalam PKPS yang diperjanjikan. Dan pada tanggal 15 Pebruari 2022 menerbitkan Surat Perintah Penyitaan oleh PUPN, dan Penyitaan dilakukan pada tanggal 17 Pebruari 2022.

Dengan sikap dan tindakan Satgas tersebut, maka kami merasa perlu untuk melindungi kepentingan hukum Klien kami, maka pada tanggal 16 Pebruari 2022 kami mengajukan surat keberatan dan gugatan ke PTUN atas Penyitaan tersebut, mengingat sikap kooperatif dan niat baik yang ditunjukkan oleh Klien kami untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, justru ditanggapi dengan arogansi kekuasaan oleh Satgas.

Dalam pelaksanaan Sita pada tanggal 17Pebruari 2022 tersebut terjadi dialog, dimana Satgas mengundang kami kembali untuk melanjutkan komunikasi/dialog penyelesaian pada tanggal 23 Februari 2022. Dengan terjadinya komunikasi & undangan dimaksud, maka pada tanggal 17 Februari 2022 "siang" kami sebagai kuasa hukum "mencabut gugatan" tersebut. Dan pada tanggal 24 Februari 2022 telah diputus oleh Pengadilan TUN, yang intinya mengabulkan "Permohonan Pencabutan Gugatan". Dengan undangan pertemuan tersebut, maka Klien kami pada tanggal 22 Februari 2022 melakukan setoran tunai awal, untuk menunjukkan Sikap & Niat menyelesaikan kewajiban dimaksud.

Sehingga posisi saat ini, tidak ada gugatan yang dilakukan oleh Klien kami, dan sebaliknya sudah terjadi komunikasi dalam rangka penyelesaian oleh Klien kami.

Demikian Klarifikasi ini kami sampaikan, agar Redaksi dapat meluruskan pemberitaan dimaksud, sehingga tidak menimbulkan Persepsi yang salah di masyarakat.

Terima Kasih
Jakarta, 24 Februari 2022

Ttd,
Kuasa Hukum Bpk. Ulung Bursa

(asp/jbr)