ADVERTISEMENT

Peraturan Penggunaan Toa Masjid Terbit, Ini Pro Kontra yang Muncul

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 23 Feb 2022 12:35 WIB
Peraturan Penggunaan Toa Masjid Menag, Ini Tanggapan Berbagai Pihak
Peraturan Penggunaan Toa Masjid Menag, Ini Tanggapan Berbagai Pihak (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Peraturan penggunaan toa masjid belakangan jadi sorotan. Ada pro-kontra yang muncul setelah Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran bernomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Suara di Masjid dan Musala.

SE ini diteken Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 18 Februari 2022 lalu dengan tujuan meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga.

Lalu bagaimana tanggapan sejumlah pihak soal peraturan penggunaan toa masjid dari Menag? detikcom merangkum informasinya sebagai berikut.

Peraturan Penggunaan Toa Masjid: Pengaturan Volume Maksimal 100 dB

Berikut aturan dalam SE Menag 05 Tahun 2022 terkait pedoman pemasangan dan penggunaan toa masjid:

  1. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
  2. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
  3. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel);
  4. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

Adapun aturan selengkapnya dapat dilihat dalam artikel berikut ini:

Tanggapan PKS Soal Peraturan Penggunaan Toa Masjid dari Menag

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf menanggapi terbitnya peraturan penggunaan toa masjid dari Menag. Bukhori menilai hal-hal teknis tersebut bisa diatur oleh masyarakat secara tradisi dan musyawarah.

"Menurut saya, Kemenag tidak perlu mengatur hal-hal yang sangat teknis tentang masalah ibadah, utamanya penggunaan speaker untuk azan, pengajian, maupun lainnya di masyarakat," kata Bukhori saat dihubungi, Senin (21/2/2022).

Ketua DPP PKS ini menyarankan agar peraturan teknis berkaitan dengan ibadah, khususnya pengeras suara masjid, bisa diatur oleh masyarakat. Hal tersebut, kata dia, bisa diatur secara musyawarah dan tradisi.

Tanggapan Golkar Soal Peraturan Penggunaan Toa Masjid dari Menag

Berbeda dengan PKS, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung surat edaran Menag tersebut. Menurut Ace, saat ini memang sudah saatnya diatur terkait pengeras suara di masjid dan musala.

"Memang sudah saatnya aturan soal penggunaan pengeras suara di masjid dan musala ini diperbaharui. Aturan soal ini sesungguhnya sudah lama dibuat oleh Kementerian Agama sejak tahun 1978," kata Ace saat dihubungi, Senin (21/2/2022).

Ace mengatakan aturan soal volume toa masjid maksimal berada di 100 dB (desibel) juga pasti sudah melalui berbagai kajian. Pada prinsipnya, kata dia, suara Toa masjid harus menjaga suasana nyaman bagi semua pihak, termasuk dengan aturan haruslah bagus dan tidak sumbang.

Ace mengambil contoh beberapa negara Islam yang juga mengatur soal pengeras suara masjid. Misalnya seperti di Arab Saudi dan Malaysia.

Tanggapan PKB Soal Peraturan Penggunaan Toa Masjid dari Menag

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang sepakat dengan surat edaran (SE) Menteri Agama yang mengatur pengeras suara masjid. Asalkan, menurut dia, landasan aturannya demi ketenteraman bukan karena kebencian suatu kelompok.

"Kalau surat itu landasannya melarang tentu itu tidak pada tempatnya, cuma kalau surat edaran itu untuk kenyamanan, ketertiban saya pikir tidak ada masalah," kata Marwan kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

"Umpamanya gini, kita sering mendengar suara di masjid itu terlalu bising, tidak tenteram, kalau arah itu yang disebutkan saya pikir bagus saja. Apalagi dikaitkan dengan lingkungan tentu kita malu juga masa dari masjid suaranya membengkakkan telinga," imbuhnya.

Marwan lantas menyoroti fasilitas yang dimiliki setiap masjid. Menurutnya, masjid memiliki fasilitas yang berbeda-beda, terutama terkait alat pengeras suara.

Marwan memberi catatan dalam SE itu untuk menambah poin imbauan dukungan dari pemerintah. Dukungan itu untuk memperbaiki fasilitas yang minim di masjid.

Tanggapan lainnya dari DMI, Muhammadiyah hingga PBNU terkait peraturan penggunaan toa masjid Menag dapat dilihat di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT