Sejumlah kementerian masuk dalam gelombang pertama pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Nusantara. Kompleks Istana Kepresidenan juga sudah diminta bersiap untuk pindah.
"Yang sudah disebut Presiden kan Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Tapi KSP dan Setkab (kompleks Istana) sudah diminta bersiap. Intinya yang krusial dalam pengelolaan pemerintahan," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).
Wandy mengatakan pemindahan sejumlah kementerian dan lembaga ke IKN Nusantara dilakukan secara bertahap. Sejumlah faktor dipertimbangkan dalam pemindahan lembaga tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk pastinya, tetap ada di Kemenpan-RB dan Bappenas. Pasti bertahap karena ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi digital, dalam berkomunikasi dan berkoordinasi," kata Wandy.
Perihal aturan turunan dari UU IKN, Wandy mengatakan pemerintah masih membahasnya. Proses pembahasan dipimpin oleh Bappenas.
"Masih sedang dalam proses yang di-lead oleh Bappenas. Targetnya Maret-April kita selesaikan," ujar Wandy.
Pembangunan Tahap Pertama IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga membeberkan tahap pertama pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan akan diawali dengan revitalisasi hutan.
"Rencana pembangunan IKN Nusantara akan dimulai pada tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan dan diawali dengan upaya merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu. Diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran beserta sarana dan prasarananya," kata Jokowi dalam Beranda Nusantara 'Menuju Ibu Kota Negara Baru' yang disiarkan di akun YouTube RRI, Rabu (23/2).
Jokowi juga menyadari tingginya harapan mengenai pembangunan IKN Nusantara. Dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangun IKN.
"Saya menyadari bahwa banyak aspirasi dan tingginya harapan kita semua untuk IKN Nusantara. Hal ini kita jadikan sebagai pekerjaan besar bersama yang membutuhkan kontribusi, peranan dan kerja sama bagi kita semua. Juga dibutuhkan pendekatan non-business as usual, kinerja tim terbaik, perencana dan perancang kota, arsitek, insiyur, ahli lingkungan, sosial, ekonomi, budayawan, seniman dan pakar-pakar lainnya yang bisa bekerja secara terintegrasi, multidisipliner dan melibatkan pemikiran dan solusi terbaik, baik oleh anak-anak bangsa maupun sumbangan dari masyarakat dunia," beber Jokowi.
(knv/tor)