.webp)
Jumlah penerima bantuan program Lebak Sejahtera disorot anggota DPRD lantaran dianggap fiktif. Tudingan itu dibantah oleh Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Banten.
Kepala Dinsos Lebak Eka Darmana mengatakan data penyandang disabilitas diajukan dari masing-masing desa. Pihak desa dianggap lebih mengetahui jumlah penyandang disabilitas karena lebih dekat dengan warga.
"Pendataan dan usulan diajukan melalui desa," ujarnya kepada detikcom, Selasa (22/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eka mengatakan Dinsos akan mendampingi pihak desa pada saat penyerahan langsung. Ketika terbukti ada yang tidak sesuai, bantuan tidak akan diberikan dan dana bantuan dikembalikan ke kas daerah.
"Penyaluran tunai dilakukan oleh tim Dinsos langsung kepada sasaran penerima sambil verifikasi fisik. Jika di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan, bansosnya tidak kita berikan atau dibatalkan," tuturnya.
Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Anak, Lansia, dan Penyandang Disabilitas Dinsos Lebak Sarwanto mengatakan Pemkab Lebak tidak mengesampingkan kelompok penyandang disabilitas. Mereka juga dilayani sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Penanganan itu seperti memberikan bantuan melalui program Lebak Sejahtera. Bantuan sebesar Rp 50 ribu per bulan berasal dari APBD Lebak. Bantuan dapat dicairkan pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
"Kita menyerahkannya setiap enam bulan sekali. Jadi satu kali cair dapat Rp 300 ribu," ucap Sarwanto.
Selain bantuan tunai, ada juga bantuan berupa alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Bantuan alat bantu ini bisa diajukan langsung kepada Dinsos Lebak.
"Jika ada permintaan bantuan kursi roda, tongkat, atau alat dengar, kita bantu. Tapi tidak instan karena perlu proses juga kan kita," tuturnya.
Tidak hanya itu, ada pula bantuan untuk berjualan dari Kemensos dan pelatihan dari Pemprov Banten.
"Ada Program Atensi, itu bantuan Kemensos bantuan untuk berjualan. Modalnya kita kasih, butuh terali dan sebagainya, tinggal buat proposal, nanti dibantu," tambahnya.
"Macam-macam pelatihannya, misalnya tahun ini menjahit, nanti yang sudah pilih menjahit akan kita hubungi untuk pelatihan. Iya, jadi setiap tahun beda-beda. Kemungkinan tahun ini tidak ada, karena gedungnya dipakai untuk rumah isolasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak menemukan kejanggalan data penerima bantuan program Lebak Sejahtera. Pasalnya, sebanyak 500 orang dari 4.239 peyandang disabilitas ternyata fiktif.
Ketua Fraksi PPP pada DPRD Lebak Musa Weliansyah mengatakan temuan itu didapat setelah dirinya melakukan investigasi kepada penerima bantuan pada 2018 dan 2019. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang tidak menerima bantuan.
"Banyak dari mereka yang bukan penyandang disabilitas. Ada lansia, ada yang sehat, ada juga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seolah-olah penyandang disabilitas. Saya telusuri berdasarkan data penerima (4.239 orang), lebih dari 500 orang yang ternyata bukan difabel," katanya kepada detikcom, Selasa (22/2).
