Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat sampai 73,9 persen. Partai Demokrat mempertanyakan survei tersebut dengan realita kebijakan Jokowi akhir-akhir ini.
Awalnya respons datang dari Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang mengaku heran dengan hasil survei tersebut. Meski begitu, dia menyebut mau tidak mau data tersebut harus diterima.
"Dengan alat ukur survei, sebagai data, 73 persen versi Kompas adalah data. It's crazy but it's data. Survei adalah metode ilmu sosial yang tersedia. Mau nggak mau harus diterima sebagai data," kata Andi Arief saat dihubungi, Senin (21/2/2022).
Andi Arief menyatakan hasil survei tersebut justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Dia pun meragukan tingkat kepuasan terhadap Jokowi tersebut.
"Bagi politisi ada yang namanya insting. Pergulatan pengalaman. Insting saya menyatakan keadaan saat ini tidak baik-baik saja. Kelihatannya survei itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat. Saya meragukan tingkat kepuasan itu," ucapnya.
Dia berpendapat seharusnya menilai kepuasan pemerintah dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat. "Turun langsung ke masyarakat, saat ini kondisinya rakyat sedang alami kesulitan apalagi ditambah sisa pandemi yang menjadi masalah sendiri," lanjutnya.
Demokrat Singgung Minyak Goreng Langka-Polemik JHT
Senada dengan Andi Arief, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman juga mempertanyakan survei tersebut. Dia menilai aneh jika masyarakat puas tetapi faktanya minyak goreng langka hingga terjadi polemik jaminan hari tua (JHT).
"Pertama, itu bisa saja puas tapi faktanya minyak goreng langka dan susah didapat, JHT disalahgunakan, BBM naik, jumlah orang miskin meningkat, pengangguran meningkat, pemberantasan korupsi melemah, penegakan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, dll," ujarnya.
Simak juga video '5 Pesan Jokowi untuk Basarnas':
Simak respons Demokrat selengkapnya di halaman berikutnya.
(maa/gbr)