.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mendukung buruh judicial review atau gugat Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang mengatur jaminan hari tua (JHT) diambil di usia 56 tahun. Irma menyinggung PP Nomor 60 2015 yang belum dicabut Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami mendukung penuh kawan-kawan buruh untuk judicial review," kata Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin, (21/2/2022).
Irma menilai jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) belum dapat menjadi solusi saat ini. Selain itu, dengan belum dicabutnya PP Nomor 60 Tahun 2015, diskresi JHT dapat diambil sebelum usia 56 tetap masih berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, setelah menghitung nilai JKP dibanding JHT kami menilai JKP belum dapat menjadi solusi. Yang kedua, PP Nomor 60 belum dicabut presiden, dengan demikian diskresi terkait JHT bisa diambil sebelum usia 56 tetap masih berlaku," jelas Irma.
Lebih lanjut, Kapoksi Fraksi NasDem di Komisi IX DPR ini menyebut angka PHK masih tinggi akibat pandemi. Untuk itu, dirinya menaruh perhatian pada pada buruh yang terkena PHK.
"Ketiga, tingginya PHK dan negatif impact side effect pandemi masih membutuhkan diskresi lebih untuk me-support kawan-kawan buruh yang ter-PHK," ujar Irma.
Menurut Irma, aturan JHT ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah. Irma berharap pemerintah dapat mencarikan jalan terbaik yang dapat diterima pihak buruh.
"Kami sudah menyampaikan pendapat kami pada pemerintah cq Kemenaker, selebihnya tentu menjadi tanggung jawab pemerintah pada buruh untuk menyelesaikan hal tersebut," imbuh Irma.
"Harapan kami pemerintah mencarikan jalan terbaik yang dapat diterima kawan-kawan buruh," tambahnya.
Simak juga video 'Legislator PDIP Bantah Dana JHT untuk Bangun IKN-Kereta Cepat':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
