.webp)
Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat sampai 73,9 persen. Partai Demokrat mempertanyakan survei tersebut dengan realita kebijakan Jokowi akhir-akhir ini.
Awalnya respons datang dari Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang mengaku heran dengan hasil survei tersebut. Meski begitu, dia menyebut mau tidak mau data tersebut harus diterima.
"Dengan alat ukur survei, sebagai data, 73 persen versi Kompas adalah data. It's crazy but it's data. Survei adalah metode ilmu sosial yang tersedia. Mau nggak mau harus diterima sebagai data," kata Andi Arief saat dihubungi, Senin (21/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi Arief menyatakan hasil survei tersebut justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Dia pun meragukan tingkat kepuasan terhadap Jokowi tersebut.
"Bagi politisi ada yang namanya insting. Pergulatan pengalaman. Insting saya menyatakan keadaan saat ini tidak baik-baik saja. Kelihatannya survei itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat. Saya meragukan tingkat kepuasan itu," ucapnya.
Dia berpendapat seharusnya menilai kepuasan pemerintah dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat. "Turun langsung ke masyarakat, saat ini kondisinya rakyat sedang alami kesulitan apalagi ditambah sisa pandemi yang menjadi masalah sendiri," lanjutnya.
Demokrat Singgung Minyak Goreng Langka-Polemik JHT
Senada dengan Andi Arief, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman juga mempertanyakan survei tersebut. Dia menilai aneh jika masyarakat puas tetapi faktanya minyak goreng langka hingga terjadi polemik jaminan hari tua (JHT).
"Pertama, itu bisa saja puas tapi faktanya minyak goreng langka dan susah didapat, JHT disalahgunakan, BBM naik, jumlah orang miskin meningkat, pengangguran meningkat, pemberantasan korupsi melemah, penegakan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, dll," ujarnya.
Simak juga video '5 Pesan Jokowi untuk Basarnas':
Simak respons Demokrat selengkapnya di halaman berikutnya.
Anggota Komisi III DPR ini pun meminta agar survei kepuasan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan konstitusi. Dia meminta agar survei ini tidak dijadikan momen untuk perpanjangan masa jabatan dan sebagainya.
"Meskipun rakyat mayoritas puas dengan kinerja Presiden Jokowi, hendaknya kepuasan itu tidak disalahgunakan untuk mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan konstitusi, mengabaikan kehendak rakyat, dan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Itu saja," tuturnya.
Baca juga: Jaminan Hari Tua di Tangan Siapa? |
Kepuasan Kinerja Jokowi Meningkat
Seperti diketahui Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya, 73,9 persen responden menyatakan puas.
Survei tersebut digelar pada 17-30 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka. Survei melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.
Tingkat kepercayaan survei ini 95% dengan margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilahan sampel dimungkinkan terjadi.
Berdasarkan hasil survei yang dilihat Senin (21/2/2022), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat dibanding Oktober 2021. Pada Oktober 2021, tingkat kepuasan publik berada pada angka 66,4 persen.
Sementara pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik berada di angka 73,9 persen. Jumlah responden yang tidak puas juga turun dari 33,6 persen pada Oktober 2021 menjadi 26,1 persen pada Januari 2022.
