.webp)
Viral di media sosial yang menarasikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikuasai oleh kaum tarbiyah sebelum dijabat oleh direktur Dwi Larso. Sejumlah anggota dewan di Senayan pun menolak mentah-mentah narasi itu.
Isu ini awalnya muncul di media sosial. Imam Besar Masjid Islamic Center of New York AS, Imam Shamsi Ali mengunggah video yang berjudul 'LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah'. Imam Shamsi juga meminta LPDP meluruskan video tersebut.
"Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat... video ini bisa misleading!" tulis Imam Shamsi di akun Twitternya, @ShamsiAli2, seperti dilihat, Sabtu (19/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam video itu ada seorang wanita menyebut LPDP yang berada di bawah Kemenkeu dikuasai oleh kaum tarbiyah yang mengutamakan suatu golongan tertentu.
Wanita itu menyebut siswa yang mendapat beasiswa dan dikirim ke luar negeri itu bukan berdasarkan kecerdasan, tetapi yang dinilai saleh dan beriman, tetapi hal itu tidak terjadi lagi setelah LPDP dipimpin Dwi Larso.
LPDP Membantah
Direktur Utama LPDP saat ini, Andin Hadiyanto, menegaskan video itu bukan dibuat oleh LPDP. Dia juga memastikan siswa yang mendapat beasiswa LPDP itu melalui proses seleksi.
"LPDP tidak pernah membuat dan mengedarkan video dimaksud. Pelaksanaan seleksi beasiswa sejak awal dilakukan dengan sistem dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Andin saat dimintai konfirmasi.
Andin mengatakan, sejak angkatan pertama, hasil kelulusan seleksi beasiswa LPDP dan seterusnya, komposisi penerima beasiswa LPDP sangat beragam dari sisi suku, gender, serta agama. Jadi dia memastikan informasi dari video itu tidak benar.
"Kelulusan atas proses seleksi beasiswa LPDP ditentukan oleh prestasi serta dipenuhinya persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh LPDP," tegasnya.
Dia juga membantah bahwa LPDP dikuasai golongan tarbiyah. Sekali lagi, dia menegaskan seleksi siswa LPDP itu melalui proses seleksi yang transparan.
"Terkait isu LPDP 'pernah' dikuasai dan hanya mengutamakan golongan tertentu seperti dalam video tersebut adalah tidak benar," kata Andin.
Narasi Ditolak Legislator
Narasi itu kemudian ditolak oleh anggota DPR. Anggota Komisi X DPR Fahmi Alaydroes menilai narasi itu aneh dan bikin gaduh.
"LPDP dulu dikuasai kaum tarbiyah, narasi yang aneh dan tidak ada manfaatnya, cenderung bikin gaduh dan memecah belah. Lagi pula, kelompok mana sih yang dimaksud?" kata Fahmi kepada wartawan, Sabtu (19/2).
Legislator PKS ini menyebut seleksi LPDP dilakukan dengan proses yang ketat dan objektif. Dia meminta pihak yang curiga untuk menelusuri dugaan tersebut.
"Setahu saya penerima beasiswa LPDP dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan melibatkan pihak-pihak yang independen. Kalau mau dievaluasi, telusuri saja sejauh mana tingkat manfaat dan keberhasilannya beasiswa LPDP selama ini," ujarnya.
"Sejauh mana keberhasilan mahasiswa penerima beasiswa LPDP dalam menyelesaikan studi mereka dan sejauh mana kontribusi mereka dalam memajukan negara? Tidak usah diributkan pada hal-hal yang tidak relevan, tidak manfaat, bahkan cenderung bikin ribut saja," lanjut Fahmi.
Seleksi LPDP Diyakini Transparan
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki tidak yakin dengan narasi viral yang beredar kalau LPDP dikuasai dengan 'kaum tarbiyah'. Zainuddin menyebut selama ini proses seleksi LPDP transparan dan tidak bias dengan kelompok tertentu.
"Sejauh yang saya ketahui LPDP telah melakukan seleksi secara transparan. LPDP tidak tidak bias gender kelompok atau golongan tertentu," kata Zainuddin kepada wartawan, Sabtu (19/2).
Politikus PAN itu yakin LPDP berjalan dengan akuntabel. Menurutnya, proses seleksi dilakukan dengan melibatkan akademisi dan pihak independen.
"Saya percaya bahwa seleksi beasiswa LPDP sejauh ini dilaksanakan transparan, akuntabel, melibatkan akademisi dan pihak independen sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ucap Zainuddin.
