.webp)
Video menyebut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebelum jabatan direktur dipimpin oleh Dwi Larso dikuasai oleh kaum tarbiyah viral di media sosial. Isu itu pun dibantah LPDP.
Video viral yang berjudul 'LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah' tersebut diunggah oleh Imam Besar Masjid Islamic Center of New York AS, Imam Shamsi Ali. Imam Shamsi juga meminta LPDP meluruskan video tersebut.
"Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat... video ini bisa misleading!" tulis Imam Shamsi di akun Twitternya, @ShamsiAli2, seperti dilihat, Sabtu (19/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam video itu ada seorang wanita menyebut LPDP yang berada di bawah Kemenkeu dikuasai oleh kaum tarbiyah yang mengutamakan suatu golongan tertentu. Dia juga menyebut mahasiswa yang mendapat beasiswa dan dikirim ke luar negeri itu bukan berdasarkan kecerdasan, akan tetapi yang dinilai saleh dan beriman, tetapi hal itu tidak terjadi lagi setelah LPDP dipimpin Dwi Larso.
Bantahan Dirut LPDP
LPDP pun memberikan bantahan. Direktur Utama LPDP saat ini, Andin Hadiyanto, menegaskan video itu bukan dibuat oleh LPDP. Dia menambahkan bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa LPDP melalui proses seleksi.
"LPDP tidak pernah membuat dan mengedarkan video dimaksud. Pelaksanaan seleksi beasiswa sejak awal dilakukan dengan sistem dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Andin saat dimintai konfirmasi, Sabtu (19/2).
Sejak angkatan pertama beasiswa LPDP, kata Adin, hasil kelulusan seleksi dan seterusnya, komposisi penerima beasiswa LPDP sangat beragam dari sisi suku, gender, serta agama. Sehingga, dia memastikan informasi dari video itu tidak benar.
"Kelulusan atas proses seleksi beasiswa LPDP ditentukan oleh prestasi serta dipenuhinya persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh LPDP," tegasnya.
Ardin juga membantah bahwa LPDP dikuasai golongan tarbiyah. Dia kembali menegaskan seleksi siswa LPDP itu melalui proses seleksi yang transparan.
"Terkait isu LPDP 'pernah' dikuasai dan hanya mengutamakan golongan tertentu seperti dalam video tersebut adalah tidak benar," kata Andin.
"Perlu diketahui bahwa seleksi juga dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian potensi akademik yang diselenggarakan Pusmenjar Kemendikbud, dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pewawancara dari akademisi di luar LPDP," imbuhnya.
Lihat juga Video: Perancang Istana Negara Baru, Tak Mau Dibayar Malah Mau Menyumbang
Dia menjelaskan hasil penilaian seleksi dilakukan pemantauan oleh komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Menurutnya, selama satu dekade memberi pelayanan, seleksi beasiswa LPDP dilaksanakan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, dan melibatkan pihak independen.
"Keberpihakan kami melalui program afirmasi sangat jelas, yakni hanya untuk kelompok yang sangat perlu untuk didorong, yakni penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat daerah-daerah afirmasi," jelasnya.
Lebih lanjut, mengenai video yang diunggah Imam Shamsi, LPDP juga menegaskan itu tidak benar. LPDP membalas video Imam Shamsi di Twitter.
"Terkait isu LPDP 'pernah' dikuasai dan hanya mengutamakan golongan tertentu seperti dalam video tersebut tentu TIDAK BENAR," bunyi keterangan LPDP dilihat di Twitter @LPDP_RI.
Tanggapan Legislator
Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki tidak yakin dengan narasi viral tersebut. Dia mengatakan selama ini proses seleksi LPDP transparan.
"Sejauh yang saya ketahui LPDP telah melakukan seleksi secara transparan. LPDP tidak tidak bias gender kelompok atau golongan tertentu," kata Zainuddin kepada wartawan, Sabtu (19/2).
Politikus PAN itu yakin LPDP berjalan dengan akuntabel. Menurutnya, proses seleksi dilakukan dengan melibatkan akademisi dan pihak independen.
"Saya percaya bahwa seleksi beasiswa LPDP sejauh ini dilaksanakan transparan, akuntabel, melibatkan akademisi dan pihak independen sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ucap Zainuddin.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, menilai narasi itu aneh dan bikin gaduh. Dia mengatakan narasi itu tak ada manfaatnya.
"LPDP dulu dikuasai kaum tarbiyah, narasi yang aneh dan tidak ada manfaatnya, cenderung bikin gaduh dan memecah belah. Lagi pula, kelompok mana sih yang dimaksud?" kata Fahmi kepada wartawan, Sabtu (19/2).
Legislator PKS ini menyebut seleksi LPDP dilakukan dengan proses yang ketat dan objektif. Dia kemudian meminta pihak yang curiga untuk menelusuri dugaan tersebut.
"Setahu saya penerima beasiswa LPDP dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan melibatkan pihak-pihak yang independen. Kalau mau dievaluasi, telusuri saja sejauh mana tingkat manfaat dan keberhasilannya beasiswa LPDP selama ini," ujarnya.
"Sejauh mana keberhasilan mahasiswa penerima beasiswa LPDP dalam menyelesaikan studi mereka dan sejauh mana kontribusi mereka dalam memajukan negara? Tidak usah diributkan pada hal-hal yang tidak relevan, tidak manfaat, bahkan cenderung bikin ribut saja," lanjut Fahmi.
