ADVERTISEMENT

Legislator Christina: Ratifikasi FIR Tak Tepat Melalui Perpres

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 18 Feb 2022 13:49 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai langkah pemerintah untuk meratifikasi Perjanjian Flight Information Region (FIR) dengan Singapura melalui Perpres kurang tepat. Dia menegaskan meskipun FIR mengatur hal teknis tapi tetap perlu persetujuan DPR karena terkait kedaulatan.

Christina menjelaskan Pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur jenis-jenis perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang dan membutuhkan persetujuan DPR. Dia mengatakan perjanjian-perjanjian tersebut ditentukan berdasarkan materi yang diatur dan bukan nama atau nomenklaturnya.

"Kami berpendapat FIR walaupun mengatur hal teknis, juga terkait erat dengan kedaulatan dan karenanya membutuhkan persetujuan DPR dalam pengesahannya. Tidak tepat ratifikasi melalui Perpres," kata Christina dalam keterangan tertulis, Jumat (18/2/2025).

Christina lantas menjelaskan perihal keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2018 yang memutuskan pasal 10 inkonstitusional bersyarat, sepanjang ditafsirkan hanya jenis-jenis perjanjian dalam Pasal 10 itu saja yang membutuhkan persetujuan DPR.

"Apalagi sampai saat ini Pemerintah belum pernah menjelaskan secara transparan dan komprehensif kepada DPR apa yang menjadi alasan pendelegasian kembali pengelolaan FIR pada Singapura untuk ketinggian 0-37.000 kaki pasca-penandatanganan perjanjian. Ini kami di DPR perlu kejelasan," sambung Christina.

Christina mengapresiasi Indonesia yang berhasil mengambil pengendalian FIR dari Singapura. Tapi dirinya mempertanyakan saat Pemerintah menyatakan pendelegasian pengelolaannya kepada Singapura.

"Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami, terlebih Pasal 458 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengamanatkan wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga Indonesia paling lambat tahun 2024," ujarnya.

"Jadi banyak sekali hal butuh penjelasan dari pemerintah. Dan karena itu tidak bisa serta merta terbit Perpres tanpa melibatkan proses di DPR RI yang adalah representasi rakyat," sambung Christina.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah segera memproses ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Mahfud mengatakan perjanjian itu akan diproses dengan cara yang berbeda.

Mahfud menyebut perjanjian DCA dan ekstradisi akan diproses dalam bentuk Undang-undang melalui DPR. Sedangkan FIR akan diratifikasi dalam peraturan presiden (Perpres).

"Pemerintah memutuskan akan segera memproses ratifikasi yang dua itu harus ke DPR, yaitu ratifikasi untuk DCA karena bidang pertahanan dan ratifikasi bidang ekstradisi perjanjian pengembalian atau pengiriman orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia yang ada di Singapura,"kata Mahfud, dalam keterangannya, Jumat (18/2/2022).

"Yang diminta ratifikasi dalam bentuk UU ke DPR hanya dua, yakni Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian DCA. Sedangkan yang Perjanjian FIR cukup diratifikasi dengan Peraturan Presiden (Perpres)," tuturnya.

(eva/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT