ADVERTISEMENT

Menko Polhukam: Ekstradisi RI-Singapura Akan Diatur UU, FIR Lewat Perpres

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 18 Feb 2022 11:54 WIB
Mahfud Md bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa
Mahfud Md (Foto: dok, Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah segera memproses ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Mahfud mengatakan terdapat tiga perjanjian yang akan diratifikasi.

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura ini dilakukan pada 25 Januari 2022. Tiga hal yang menjadi perjanjian yaitu, perjanjian tentang Flight Information Region (FIR), Defense Coperation Agreement (DCA) dan perjanjian tentang ekstradisi.

"Dalam tata hukum kita perjanjian internasional itu, harus diratifikasi agar punya daya laku," ujar Mahfud dalam keterangannya, Jumat (18/2/2022).

Mahfud mengatakan perjanjian DCA dan ekstradisi akan diproses dalam bentun Undang-undang melalui DPR. Sedangkan FIR akan diratifikasi dalam peraturan presiden (Perpres).

"Pemerintah memutuskan akan segera memproses ratifikasi yang dua itu harus ke DPR, yaitu ratifikasi untuk DCA karena bidang pertahanan dan ratifikasi bidang ekstradisi perjanjian pengembalian atau pengiriman orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia yang ada di Singapur,"kata Mahfud.

"Yang diminta ratifikasi dalam bentuk UU ke DPR hanya dua yakni Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian DCA. Sedangkan yang Perjanjian FIR cukup diratifikasi dengan Peraturan Presiden (Perpres)," tuturnya

Mahfud menyebut pemerintah bersyukur tiga perjanjian ini dapat diselesaikan pada awal tahun. Sebab sebelumnya terdapat perdebatan dalam membahas tiga hal tersebut.

"Pemerintah tentu bersyukur bahwa tiga bidang perjanjian ini telah bisa diselesaikan pada awal tahun ini. Karena ini masalah yang sudah lama, terjadi perdebatan terjadi tolak tarik, apakah ini perlu, apakah ini satu paket atau tidak dan seterusnya," ujar Mahfud.

Indonesia dan Singapura disebut saling diuntungkan dengan perjanjian ini. Mahfud menyebut salah satu keuntungan yang didapat yaitu, pengembalian warga Indonesia yang terjerat masalah hukum namun lari ke Singapura.

"Kedua negara tentu saling diuntungkan dan Indonesia sendiri ini akan memperoleh keuntungan karena kita banyak punya pelanggaran hukum pidana lalu orang-orangnya lari ke Singapur atau menyimpan asetnya di Singapur dan macam-macam," imbuhnya.

(dwia/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT