Hikmahanto: Pengesahan Perjanjian Ruang Udara RI-Singapura Harus Lewat UU

ADVERTISEMENT

Hikmahanto: Pengesahan Perjanjian Ruang Udara RI-Singapura Harus Lewat UU

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 18 Feb 2022 13:15 WIB
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam diskusi Warga Tanpa Warga Negara di kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (19/8/2016)
Hikmahanto Juwana (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana menyatakan pengesahan perjanjian ruang udara (FIR) Indonesia-Singapura harus disahkan lewat UU. Selain itu, hal itu juga harus disinkronkan dengan UU terkait yaitu UU Penerbangan.

"Pengesahan Perjanjian Penyesuaian FIR harus dengan UU, tidak dengan Perpres," kata Hikmahanto Juwana kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

Mengapa harus dengan UU? Hikmahanto Juwana mengajukan empat alasan ini agar pemerintah akuntabel. Pertama, FIR berkaitan dengan pengelolaan wilayah udara yang berada pada kedaulatan di mana keinginan presiden dan rakyat adalah pengelolaan FIR yang selama ini didelegasikan ke Singapura diambil alih ke Indonesia.

"Menurut Pasal 10 huruf (c) UU Perjanjian Internasional maka bila terkait dengan kedaulatan wajib disahkan dengan Undang-undang," ucap Hikmahanto Juwana.

Pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang dimaksud berbunyi:

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-undang apabila berkenan dengan:
a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara ;
d.hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

"Dua, pemerintah wajib transparan di mata rakyat mengingat bila disahkan memiliki potensi berbenturan dengan Pasal 458 UU Penerbangan," tutur Hikmahanto Juwana.

Ketiga, saat FIR 1995 memang disahkan dengan Keppres. Namun hal ini karena pada masa itu belum ada UU Perjanjian Internasional yang baru mulai berlaku tahun 2000 sehingga saat itu pemerintah bebas menentukap apakah dengan Keppres atau UU.

"Keempat Perjanjian FIR perlu mendapat pembahasan oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional di mana DPR tidak sekedar mengevaluasi sebagaimanan diatur dalam Pasal 11 ayat 2 UU Perjanjian Internasional," cetus Hikmahanto Juwana yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bandung itu.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pemerintah akan segera mengirim surat permohonan ratifikasi perjanjian antara Indonesia dengan Singapura ke DPR. Pemerintah akan meminta ratifikasi dalam bentuk Undang-undang terkait perjanjian tersebut kepada DPR dalam waktu dekat.

Adapun perjanjian yang akan dimintakan ratifikasi yakni perjanjian tentang (Defense Coperation Agreement (DCA) dan perjanjian ekstradisi. Sedangkan perjanjian soal Flight Information Region (FIR) cukup diratifikasi dengan Peraturan Presiden.

"Di dalam tata hukum hukum kita, perjanjian Internasional itu harus diratifikasi. Agar punya daya laku. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan akan segera memproses ratifikasi perjanjian yang harus ke DPR," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Rabu (16/2).

Simak juga video 'Pemerintah Segera Kirim Surat Ratifikasi Perjanjian RI-Singapura':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT