ADVERTISEMENT

KPK Sebarkan 300 Ribu SMS ke Pejabat Negara Tiap Tahun, Ingatkan Lapor LHKPN

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 17 Feb 2022 21:39 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Azhar-detikcom)
Foto: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Azhar-detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya menyebarkan lebih dari 300 ribu pesan singkat atau SMS ke para penyelenggara negara. SMS itu berisi peringatan untuk menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga pesan antikorupsi.

"Setiap tahun KPK selalu berkontrak dengan Telkomsel terkait imbauan untuk melaporkan LHKPN. Setiap tahun ada, dan itu kita kirim kepada wajib lapor ada 300 ribu lebih, dikirim untuk mengingatkan," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/2/2022).

Alex mengatakan program ini memang sudah menjadi hal yang lumrah. KPK rutin menjalani program itu setiap tahun.

"Dan itu nggak sekali dua kali, tapi jadi program humas setiap tahun," katanya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan program ini dimulai sejak 2018. Setiap pejabat akan mendapatkan delapan SMS terkait peringatan LHKPN hingga pesan antikorupsi.

"Pada prinsipnya itu adalah dilaksanakan tiap tahun. Jadi tidak hanya 2022, tapi dari 2018, 2019, 2020, 2021, setiap tahunnya untuk itu," kata Ali.

"Setiap satu wajib lapor mendapatkan 8 notifikasi termasuk LHKPN, termasuk pesan antikorupsi sebagai supporting," tambahnya.

Sebelumnya, KPK menganggarkan Rp 999 juta untuk pengadaan layanan SMS blast. SMS blast itu untuk keperluan LHKPN.

"Betul, KPK melakukan pengadaan dimaksud. Pengadaan serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (14/2).

Dilihat dalam situs LPSE Kementerian Keuangan, paket tersebut diberi nama pengadaan SMS Masking LHKPN tahun 2022. Nilai pagu paket Rp 999.218.000 atau (Rp 999,2 juta) yang berasal dari APBN 2022.

Pemenang tender ini adalah PT Elpia Internusa Sistematika dengan harga terkoreksi Rp 851.554.000 (Rp 851 juta).

"Pengadaan ini juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya yang mengacu pada standar biaya masukan dari Kemenkeu," kata Ali.

Simak juga 'Dua Tersangka Penyuap Pejabat Ditjen Pajak Ditahan!':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/eva)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT