Penggugat Nilai Putusan Keruk Kali Mampang Bukti Anies Tak Serius soal Banjir

ADVERTISEMENT

Penggugat Nilai Putusan Keruk Kali Mampang Bukti Anies Tak Serius soal Banjir

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 17 Feb 2022 18:57 WIB
Warga korban banjir menggugat Gubernur DKI Anies Baswedan ke PTUN Jakarta. Majelis hakim memeriksa Kali Mampang dalam agenda sidang pemeriksaan setempat. (Nahda RU/detikcom)
Kali Mampang (Nahda RU/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menghukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeruk total Kali Mampang. Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Francine Widjojo, menilai putusan tersebut menjadi bukti Anies tidak serius menangani banjir.

"Putusan ini membuktikan bahwa Gubernur tidak serius dalam soal banjir," kata Francine, yang juga menjadi kuasa hukum penggugat, lewat keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).

Francine mengatakan Pemprov DKI harus lebih serius dalam menangani banjir. Salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai.

"Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih serius menangani masalah banjir di DKI Jakarta dan melakukan normalisasi sungai, yang merupakan program prioritas nasional dan program prioritas daerah sesuai RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 serta RPJMD DKI Jakarta 2017-2022," ujarnya.

Salah satu penggugat, Tri Andarsanti Pursita atau Sita Sutopo, mengatakan pengerukan Kali Mampang terakhir kali dilakukan pada 2017. Dia mengatakan rumahnya pernah terendam banjir setinggi 2 meter pada Februari 2021.

"Pendangkalan Kali Mampang di Pondok Jaya, area tinggal kami, terlihat dari ketinggian air sungai yang hanya sekitar 15 cm. Pengerukan terakhir dilakukan sekitar tahun 2017. Akibatnya, jalan depan rumah saya terendam banjir setinggi 2 meter di tanggal 19-21 Februari 2021," ucap Sita .

"Terima kasih dan apresiasi kami pada Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir atas dedikasinya mendampingi kami sejak Maret 2021. Kami sadar proses gugatan yang dilakukan akan berliku, namun yang kami yakinkan bahwa ini harus dilakukan untuk pengendalian banjir Kota Jakarta yang lebih baik," lanjutnya.

Sita berharap pengerukan tidak hanya dilakukan di Kali Mampang. Dia berharap Pemprov DKI bisa lebih memprioritaskan program pengendalian banjir.

"Dengan dikabulkannya sebagian gugatan kami oleh PTUN DKI Jakarta, kami berharap pengendalian banjir tidak hanya segera direalisasikan dengan melakukan pengerukan berkala dan penurapan di wilayah Kali Mampang sesuai keputusan majelis hakim PTUN DKI Jakarta, namun juga di kali-kali dan saluran air di wilayah-wilayah rawan banjir di Kali Krukut, Kali Cipinang, maupun saluran air di wilayah Tebet mendapatkan perhatian yang sama," ucapnya.

"Semoga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat lebih memprioritaskan program pengendalian banjir dalam agenda kerja tahunan. Kami meyakini program tersebut sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian khusus, agar banjir yang kami rasakan di tahun 2021 tidak terulang kembali," imbuhnya.

Simak juga 'NasDem Dorong Ahmad Sahroni Maju di Pilgub DKI, Gegara Formula E?':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT