Bupati Kuansing Nonaktif Segera Disidang di Kasus Korupsi Perizinan Sawit

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 16 Feb 2022 09:28 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

KPK menyatakan berkas perkara Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra (AP) telah lengkap. Andi Putra segera disidang di kasus dugaan suap perizinan sawit.

"Telah dilaksanakan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti pada 15/2/2022 atas nama tersangka AP (Andi Putra)/Bupati Kuansing dari tim penyidik ke tim jaksa KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

"Sebelumnya isi kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materiil telah dinyatakan lengkap," imbuh Ali.

Ali mengatakan penahanan Andi Putra diperpanjang hingga 20 hari ke depan sampai 6 Maret 2022. Andi Putra ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

"Penahanan tersangka masih berlanjut oleh tim jaksa dalam waktu 20 hari ke depan sampai nanti tanggal 6 Maret 2022," katanya.

Selanjutnya Ali menyebut jaksa KPK segera melimpahkan berkas perkara itu dalam waktu 14 hari kerja. Andi Putra akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

"Tim jaksa memerlukan waktu 14 hari kerja untuk segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan tipikor," ujarnya.

"Persidangan diagendakan akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru," tambahnya.

Diketahui, Andi Putra diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari Sudarso sebesar Rp 700 juta. Suap itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso, yakni PT Adimulia Agrolestari.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) uang sebesar Rp 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (19/10).

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan dicocokkan keterkaitannya dengan perkara ini dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP dkk," katanya.

(azh/idn)