.webp)
Partai Demokrat (PD) mengapresiasi skor indeks demokrasi Indonesia naik versi laporan The Economist Intelligence Unit (IEU). Meski demikian, PD merasa bahwa saat ini terjadi kemunduran dalam kehidupan demokrasi.
"Ini kabar baik yang memperkuat imun bangsa di tengah ikhtiar keluar dari terpaan badai krisis akibat pandemi COVID-19. Ini kabar baik, sekalipun tentunya menimbulkan perdebatan atau tanda tanya ketika diperhadapkan dengan kenyataan yang didapati dalam perjalan kehidupan demokrasi kita," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).
"Sekali lagi kita mengapresiasi kenaikan capaian tersebut, sekalipun rasa-rasanya ada kemunduran dalam kehidupan demokrasi kita," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kamhar, secara prosedural ada peningkatan pada indikator-indikator demokrasi. Namun, kata dia, jika menyampaikan bahwa demokrasi berjalan mundur akan dianggap kritik, itu terlalu ekstrem.
"Namun secara substansial, jika menyatakan berjalan mundur dianggap kritiknya terlalu ekstrem, maka menyampaikan bahwa demokrasi berjalan di tempat pun juga masih terlalu optimis," kata dia.
Kamhar kemudian mencontohkan argumennya mengenai demokrasi itu dengan rilis yang dikeluarkan oleh koalisi masyarakat sipil. Rilis itu adalah mengenai kesamaan kepemimpinan Jokowi dengan zaman Orde Baru.
"Ini bisa kita baca dari refleksi dan ekspresi publik atau masyarakat sipil seperti misalnya koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia yang baru-baru ini merilis 10 point kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba. Point-point tersebut relevan dan up-to-date untuk menjadi justifikasi bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja," kata dia.
Kemudian, Kamhar menyebut reformasi saat ini terancam oleh anaknya sendiri. Dia lantas menyinggung revisi UU KPK.
"Reformasi kita terancam mati oleh anaknya sendiri. Potret yang kita dapati hari ini, agenda pemberantasan KKN berjalan mundur pasca revisi UU KPK yang terbaca sebagai upaya sistematis melemahkan agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem ekonomi kapitalisme perkoncoan (oligarki) tumbuh subur," jelasnya.
Lebih lanjut, Kamhar juga menyinggung minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU strategis. Di antaranya, kata dia, mengenai UU Cipta Kerja dan UU Ibu Kota Negara.
"Trend resentralisasi pada pelayanan pemerintahan terjadi dan semakin diperkuat pasca penetapan UU Ciptaker. Partisipasi publik yang disumbat yang tercermin dari pembahasan RUU strategis tanpa pelibatan dan uji publik yang memadai. Selain UU Ciptaker, UU Ibu Kota Negara juga contoh nyata produk legislasi yang dipaksakan dan terbaca by order," jelasnya.
Lihat juga video 'Jokowi Tegaskan Tak Pernah Langgar Konstitusi Atas Alasan Pandemi':
Simak selengkapnya di halaman berikut
Kamhar juga menilai praktik politik uang masih tumbuh subur. Masih mengenai demokrasi ini, Kamhar juga menyinggung Partai Demokrat yang diwarnai upaya pengambilan alih.
"Belum lagi dalam kehidupan politik, praktik money politics masih tumbuh subur yang sekaligus menjadi karpet merah masuknya oligarki pada kekuasaan. Politik post truth yang dilanggengkan dimana buzzer Rp memiliki hubungan yang mesra dengan kekuasaan menjadi alat teror bagi yang berbeda pandangan dan sikap," sebutnya.
"Belum lagi bagi Partai Demokrat yang pada 2021 yang lalu diwarnai upaya pembegalan dan pembajakan demokrasi oleh oknum di dalam kekuasaan namun juga tak ada tindakan apa pun terhadapnya. Terbaca dan terkesan ada pembiaran bagi yang mengacak-acak demokrasi, asal tak bersinggungan atau mengacak kekuasaan," imbuhnya.
Laporan indeks demokrasi The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Februari menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 negara paling maju dalam kenaikan indeks demokrasi. Adapun indeks ini memiliki skala nilai dari 0 hingga 10.
Indonesia kini berada di peringkat ke-52 dari 167 negara dengan skor 6,71. Peringkat ini naik dari yang tadinya peringkat ke-64. Namun, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-39 dengan skor 7,24.
Selain itu, Indonesia masuk kategori 10 negara yang paling maju capaiannya dalam indeks demokrasi. Adapun 9 negara lainnya adalah Zambia, Qatar, Moldova, India, Republik Demokrasi Kongo (DRC), Montenegro, Guyana, Uruguay, UEA, dan
Singapura.
Kendati demikian, Indonesia masih masuk kategori demokrasi cacat (flawed democracy).
