Jakarta -
Polri menegaskan tidak ada kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Namun Komnas HAM justru menemukan kekerasan di Wadas.
Sebagaimana diketahui, suasana mencekam di Desa Wadas terjadi saat petugas menangkap puluhan warga. Warga setempat yang menolak kuari mulanya menggelar istigasah, namun berujung ricuh.
Pantauan detikJateng di lokasi, Selasa (8/2/2022), istigasah yang awalnya berjalan damai akhirnya dihentikan ketika ada beberapa orang yang memicu kericuhan karena kedapatan membawa senjata tajam. Petugas pun akhirnya mengamankan yang bersangkutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sontak suasana yang sebelumnya khusyuk pecah ketika petugas berusaha mengejar dan menangkap warga tersebut. Tak hanya itu, puluhan orang yang dianggap sebagai provokator akhirnya juga diangkut ke Mapolres Purworejo.
Proses pengukuran lahan kuari untuk proyek Bendungan Bener sendiri berjalan hingga rampung dengan pengawalan dari petugas kepolisian. Pihak BPN, yang dibagi menjadi 10 tim, bersama warga pemilik lahan mendatangi lokasi kuari. Mereka yang sempat ditangkap pun akhirnya dilepaskan.
Polda Jateng membenarkan ada penangkapan sejumlah warga di Desa Wadas, Purworejo. Penangkapan itu dilakukan saat terjadi konflik antara warga yang setuju dan tidak setuju terhadap proyek pembangunan Bendungan Bener tersebut.
Simak video 'LBH Jogja: Target Operasi Wadas Ditujukan ke Pejuang Lingkungan!':
[Gambas:Video 20detik]
Polri Tegaskan Tak Ada Kekerasan
Polri menegaskan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh jajarannya di Jawa Tengah (Jateng) kepada masyarakat di Desa Wadas. Polri menyebut polisi sudah menjalankan tahapan pengamanan sesuai prosedur.
"Selama pelaksanaan pengukuran tahap satu tidak ada terjadi kekerasan anggota Polri kepada masyarakat dan kegiatan berjalan lancar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan pada Rabu (9/2/2022).
Ramadhan menjelaskan, pada Selasa (8/2), telah dilakukan pengamanan pengukuran lokasi tambang di Desa Wadas. Kegiatan pengamanan sudah dimulai pada Minggu (6/2) dengan dilakukan rapat persiapan terlebih dahulu.
"Kemudian pada tanggal 8 Februari 2022 dilaksanakan kegiatan pengamanan pengukuran lokasi tambang tersebut. Kegiatan pengamanan dimulai pada tanggal 6 Februari 2022 dengan mengadakan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kapolda bersama Pemprov, BPN, dan BBWSO," jelas Ramadhan.
Ramadhan menyebutkan sebanyak 198 personel melakukan pengamanan di Desa Wadas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seluruh personel juga telah melakukan tes swab PCR.
"Tahapannya dilakukan pengecekan, perlengkapan personel pengamanan yang tentu mengikuti prokes ya. Melakukan swab dan PCR kepada seluruh personel BKO dengan hasil negatif sebanyak 198 personel," ujar Ramadhan.
"Kita tetap mengikuti protokol kesehatan," tambahnya.
Lebih lanjut Ramadhan mengatakan, setelah dilakukan tahapan-tahapan pengamanan, dilakukan negosiasi kepada masyarakat yang tidak setuju. Saat itu petugas pengamanan melakukan pendampingan menuju objek pengukuran lahan yang sudah ditentukan sampai selesai.
"Setelah melakukan tahapan-tahapan pengamanan, kemudian tentu tahapan melakukan negosiasi kepada masyarakat yang kontra dan satgas pengamanan melakukan pendampingan menuju objek pengukuran yang sudah ditentukan bersama tim pengukur sampai dengan selesai," terang dia.
Temuan Komnas HAM
Komnas HAM turun langsung ke Desa Wadas untuk melakukan pemantauan dan menggali fakta terkait insiden bentrokan itu. Ada sejumlah fakta yang ditemukan Komnas HAM, yakni kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga saat melakukan pengamanan.
"Menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara melalui keterangan tertulis, Minggu (13/2/2022).
Beka menuturkan Komnas HAM juga menemukan fakta lainnya, yakni masih ada beberapa warga yang belum berani kembali ke rumah masing-masing. Sejumlah warga itu, kata Beka, belum kembali ke rumah karena masih merasa takut.
"Mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan," tuturnya.
Beka menyampaikan, dari hasil temuan, didapati masih banyak anak yang mengalami trauma. Selain itu, ada kerenggangan sosial di antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap adanya tambang batu andesit di sana.
"Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma. Mendapati fakta terjadi kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antara warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit," imbuhnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
