Walkot Tangsel Setuju Pembangunan JPO di Cilenggang, Serahkan ke BPTJ

Tangerang Selatan -

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyetujui keinginan warganya yang meminta dibuatkan jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk melewati jalan tol di Kelurahan Cilenggang. Tetapi pembangunan JPO ini tidak akan dilakukan oleh Pemkot Tangsel.

"Bukan dong, kalau pakai dana Pemkot, nggak adalah kita anggarannya. BPTJ atuh sebagai pengelola Transportasi Jabodetabek. Urusan mereka itu. Saya akan teruskan aspirasinya dan prinsipnya saya juga setuju," kata Benyamin saat dihubungi detikcom, Minggu (13/2/2022).

Menurutnya, aspirasi ini akan dilanjutkan ke BPTJ yang akan mendesain JPO itu seperti apa. Namun Benyamin belum dapat memastikan titik JPO ini akan dibangun di mana karena ini masalah teknis dari BPTJ.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pikir saya akan meneruskan aspirasi warga tadi ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) karena nanti akan didesain oleh mereka. Tetapi soal titik JPO-nya di mana, itu nanti teknis dari BPTJ. Tahun inilah semoga sudah mulai pembangunannya," tutur Benyamin.

Sebelumnya, warga di tiga RT dan dua RW Kelurahan Cilenggang meminta dibuatkan JPO untuk melintasi tol. Sebab, menurut mereka, pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja berdampak pada akses jalan warga.

"Kami terpaksa memutar sejauh sekitar 2 kilometer saat hendak berangkat kerja maupun sekolah karena tidak adanya JPO. Sebelum adanya pembangunan jalan tol ini, akses warga yang berjalan kaki di kedua RW tidak memutar jauh," kata warga bernama Iman Sopian dalam suratnya, Rabu (26/1).

Warga Cilenggang juga membentangkan spanduk di tembok pembatas proyek tol dengan perkampungan warga. Ini dilakukan sebagai protes dan permohonan agar dibuatkan JPO.

Setelah itu, Lurah Cilenggang Umar Dhani menindaklanjuti permintaan warganya yang menginginkan adanya (JPO). Umar mengaku sudah membuat surat permohonan pembuatan JPO kepada Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

"Sudah saya surat melalui camat terusan ke Wali Kota permohonan pembuatan JPO. Kan prosedur ke kecamatan dulu, baru ke Wali Kota," kata Umar saat dihubungi, Minggu (13/2).

Umar berharap realisasi JPO ini dapat segera dilakukan agar warganya terbantu. Namun dia sangat menyadari hanya sebagai penyampai aspirasi saja kebijakan tentunya kembali lagi ke pimpinan tertinggi di Tangsel.

"Ya kalau bisa, secepatnya, tapi kan kita juga bukan yang mengeluarkan kebijakan ya, jadi bingung. Kita mah cuma sebagai penyampai aspirasi saja," tambahnya.

Dia membeberkan surat tersebut sudah disampaikannya beberapa hari lalu. Menurutnya, setiap kebutuhan untuk masyarakat seharusnya dipenuhi.

"Sudah lama, waktu tiga hari lalu pekan inilah. Ya semua dibutuhkan untuk masyarakat, kalau bisa, dibuatkan begitu. Kita kan hanya menyampaikan aspirasi saja. Ya mudah-mudahan terealisasi," ucap Umar.

Keluhan ini sebelumnya disampaikan warga lewat program Surat untuk Pejabat. Dalam surat tersebut warga meminta Walkot Tangerang membuat JPO melewati tol.

Surat untuk pejabat program jurnalisme kolaboratif yang menjembatani aspirasi warga ke pejabat. Anda yang ingin bersurat kepada pejabat atau pemangku kebijakan bisa mengirim surat lewat redaksi@detikcom dengan subjek "[Surat untuk Pejabat] Poin utama yang ingin disampaikan". Sertakan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk keperluan verifikasi.

Halaman 1 2

Selanjutnya