Fahri Hamzah Ungkit 'Harmoko' di Kasus Wadas, Sindir Istana Selalu Harus Benar

Fahri Hamzah Ungkit 'Harmoko' di Kasus Wadas, Sindir Istana Selalu Harus Benar

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 11 Feb 2022 14:08 WIB
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah berjalan usai mengikuti Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Negara menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada Fahri Hamzah yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Fahri Hamzah (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali buka suara terkait konflik yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kali ini Fahri menyinggung sikap Istana terhadap persoalan di Wadas dengan membawa-bawa nama Harmoko, mantan Menteri Penerangan di zaman Soeharto. Apa maksudnya?

"Kalau harmoko bilang gak ada apa2 ya sudah memang gak ada apa2," cuit Fahri lewat akun Twitternya @Fahrihamzah, seperti dilihat, Jumat (11/2/2022).

Cuitan Fahri Hamzah ini membalas pemberitaan detikcom yang berjudul 'YLBHI Kritik Narasi Pemerintah; Seolah Tak Ada Apa-apa di Wadas'. Untuk diketahui, Harmoko sempat menjabat menteri di Kabinet Pembangunan VI yang berakhir pada 1997. Fahri Hamzah lantas menjelaskan maksud cuitannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia awalnya berbicara terkait tradisi otoriter di mana negara selalu meminta dipercaya dan apa pun yang dikatakan pemerintah itu selalu benar. Hal tersebut, menurut dia, sempat terjadi di zaman Orde Baru, Soeharto.

"Dalam tradisi otoriter, negara selalu meminta agar mereka dipercaya, apa yang dikatakan oleh penguasa itu selalu benar dan kita harus selalu menganggap yang dikatakan penguasa itu benar. Nah, itu yang terjadi dulu di zaman Orde Baru," kata Fahri Hamzah saat dimintai konfirmasi.

ADVERTISEMENT

Fahri Hamzah mengakui hal itu terjadi lantaran pemerintah bisa mendikte seluruh elemen seperti aparat hingga media. Maka, menurutnya, terkadang apa pun yang dikatakan Istana, meski salah, harus dibenarkan oleh jajarannya.

"Memang dalam banyak hal karena pemerintah mampu mendikte seluruh elemen yang ada termasuk media dan juga aparat di bawah, sehingga kadang-kadang omongan Istana itu salah pun harus dibenarkan di bawah," ucapnya.

Namun, menurutnya, saat ini sudah berbeda zaman dengan Orde Baru. Dia menegaskan pemerintah tidak lagi harus selalu menang dan benar.

"Sekarang sudah beda situasinya, kita hidup di zaman demokrasi, negara tidak selalu harus menang, tidak selalu harus benar. Dan pemerintah juga harus jujur karena teknologi dan keterbukaan yang ada sekarang tidak memungkinkan lagi negara dan pemerintah menyembunyikan apa yang terjadi di tengah masyarakat," tegasnya.

"Jadi sebaiknya kritik kepada juru bicara istana perlu didengar karena rakyat juga melihat dan mereka semua kejadian yang ada," lanjut dia.

Simak penjelasan lengkap Fahri Hamzah di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Kondisi Terkini Pascabentrok di Desa Wadas':

[Gambas:Video 20detik]



Lebih lanjut, Fahri Hamzah juga menyindir pernyataan pemerintah, salah satunya Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut tidak terjadi apa-apa di Wadas. Dia beralasan seharusnya pemerintah terlebih dulu menginvestigasi apa yang terjadi di Wadas sebelum memberi pernyataan.

"Seharusnya pernyataan Istana terlebih dahulu adalah 'kita akan membentuk tim investigasi' atau bikin rapat yang mengajukan laporan lengkap dari banyak pihak, jangan sepihak mengatakan nggak ada masalah, padahal ternyata banyak masalah," tuturnya.

YLBHI Kritik Narasi Pemerintah

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik narasi pemerintah terkait kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng). YLBHI menilai narasi yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai kenyataan di lapangan.

"Ini sangat berbeda dengan narasi yang disampaikan negara, seenaknya menyampaikan Gubernur Jateng menyampaikan bahwa ini seakan-akan nggak terjadi apa-apa, ini berbeda dengan fakta-fakta di lapangan, kita bisa lihat dari rekaman atau video dokumentasi yang diambil warga," ujar Kepala Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin, dalam konferensi pers yang digelar YLBHI melalui Zoom, Kamis (10/2).

"Bagaimana mereka ditangkap secara acak, dengan cara di-sweeping, nyatanya sweeping-sweeping dilakukan sampai ke rumah warga, pisau-pisau yang biasanya digunakan untuk membuat besek diambil secara paksa kemudian diklaim sebagai sajam. Saya rasa ini sangat mengkhawatirkan untuk demokrasi dan penegakan negara hukum," jelasnya.

Mahfud Md Buka Suara

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan situasi dan kondisi di Desa Wadas saat ini normal dan kondusif. Mahfud mengatakan sejumlah warga yang diamankan juga sudah dipulangkan tanpa ada penyiksaan.

"Situasi dan kondisi di Wadas sekarang ini normal dan kondusif, seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo sudah dilepaskan semua sehingga saat ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penyiksaan," kata Mahfud seusai rapat koordinasi, Rabu (9/2).

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads