Pejabat Antam Dicecar KPK soal Proses Pengolahan Anoda Logam

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 08 Feb 2022 08:22 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi Pemanggilan Saksi di KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa Vice President Operation UBPP LM PT Aneka Tambang (Antam) Ariyanto Budi Santoso sebagai saksi kasus dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Loco Montrado pada 2017. Ariyanto didalami penyidik soal proses pengolahan anoda logam pada PT Antam.

KPK juga mendalami keterangan ini dari saksi lain, yakni Accounting & Budgeting Senior Officer di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam periode 2013-2017, Mahendra Wisnu Wasono. Mereka berdua diperiksa Senin kemarin (7/1/2022) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Para saksi hadir dan didalami keterangannya, antara lain terkait pengetahuan saksi mengenai mekanisme dan proses produksi pengolahan anoda logam pada PT Antam," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (8/2).

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dan PT Loco Montrado pada 2017. Perkara tersebut sudah masuk tahap penyidikan, namun KPK belum mengungkap detail siapa tersangka dan konstruksi perkaranya.

"Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT AT Tbk (Aneka Tambang) dengan PT LM (Loco Montrado) tahun 2017," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

"KPK belum dapat menjabarkan mengenai konstruksi lengkap perkaranya, pasal yang disangkakan, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," imbuh Ali.

Meski belum diumumkan KPK, Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap status tersangka dalam kasus ini. Gugatannya pun dikabulkan hakim hingga status tersangkanya gugur.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan hal itu hanya sebatas pengujian legalitas formal. Dia mengatakan KPK masih terus menjalani proses penyidikan pada kasus ini.

"Kemudian masalah praperadilan, apa pun keputusan praperadilan itu masih menguji legalitas formal terhadap prosedur, kalaupun ada putusan yang harus memerintahkan kepada kami untuk SP3, kami akan SP3," kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/1).

(azh/zap)