.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan tahun 2021 telah dilalui dengan booming-nya teknologi baru, seperti Metaverse, Web3, Cryptocurrency, NFT, Blockchain, dan Artificial Intelligence. Tak heran jika pada tahun 2022 ini, kata dia, dunia akan semakin mengalami perubahan besar, khususnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi digital.
"Sebagai gambaran, berdasarkan data DappRadar, volume penjualan NFT di dunia sudah menembus US$ 24,9 miliar atau sekitar Rp 357 triliun pada tahun 2021. Naik tajam dibandingkan tahun 2020 yang hanya sekitar US$ 94,9 juta pada tahun sebelumnya," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (4/2/2022).
Hal ini dia ungkapkan dalam Podcast Ngobras Sampai Ngompol (Ngobrol Santai sampai Ngomong Politik). Ia berbincang bersama Advisor to SE Asian Web3 and NFT Project, Ihsan Fadhlur Rahman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Bamsoet mengungkap nilai aset kripto sebagaimana dilaporkan dalam The International Monetary Fund's Global Financial Stability Report per November 2021 sudah mencapai US$ 3 triliun. Melihat data tersebut, Bamsoet menilai tak lagi mengherankan jika di tahun 2022 ini dunia akan semakin mengalami perubahan besar, khususnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi digital.
Terkait Metaverse misalnya, Bamsoet menjelaskan tahun ini Metaverse diperkirakan akan semakin hadir dalam kehidupan manusia yang bakal mengubah peradaban dunia. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Barbados, Jerome Walcott kabarnya mengumumkan akan membuka kantor kedutaan besar di jagat metaverse di Decentraland. Sehinga, Barbados menjadi negara pertama yang memiliki 'lahan' di dunia digital.
Oleh karena itu, Bamsoet meminta agar Indonesia tak ketinggalan dalam menyongsong peradaban baru di dunia metaverse.
"Pemerintah Metropolitan Seoul atau Seoul Metropolitan Government (SMG) juga sedang membangun ekosistem Metaverse untuk seluruh layanan administrasi di bidang ekonomi, kebudayaan, pariwisata, pendidikan, dan semua keluhan warga. Gedung balai kota virtual tersebut yang bisa menjadi tempat warga untuk saling bertemu dengan avatar pejabat publik dan menyampaikan keluhan, bakal didirikan pada tahun 2023," jelas Bamsoet.
Bamsoet pun menerangkan Indonesia sebagai pemimpin G-20 memiliki posisi strategis. Mengingat kehadiran berbagai kemajuan ekonomi digital, seperti Metaverse, Web 3, Cryptocurrency, NFT, hingga Blockchain terkesan tidak terikat pada yurisdiksi hukum di berbagai negara manapun.
"Koordinasi di tingkat global sangat diperlukan oleh berbagai negara dunia dalam mengantisipasi efek samping terhadap ekonomi digital tersebut. Agar jangan sampai kemajuan teknologi digital tersebut dimanfaatkan untuk pencucian uang (money laundry), ataupun digunakan untuk money game dengan skema ponzi," pungkasnya.
(akd/ega)
