Perspektif

Ekstradisi RI-Singapura, Diterima DPR atau Ditolak Lagi Seperti Era SBY?

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 03 Feb 2022 08:48 WIB
gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot
Soebroto, Senayan, Jakarta.
Foto ilustrasi Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen DPR, MPR, DPD, Senayan. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah mendorong DPR segera meratifikasi perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dengan Singapura yang sudah diteken pada 25 Januari lalu. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyoyono (SBY), DPR menolak meratifikasi akad ekstradisi dengan Singapura. Apakah sejarah akan berulang?

Perjanjian ekstradisi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini diyakini bakal bisa menyeret koruptor yang sudah kabur ke Singapura untuk diadili di Indonesia. Namun ada isu kedaulatan negara pula di sini.

Mundur ke 27 April 2007, saat itu Menlu RI Hasan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani perjanjian ekstradisi. Presiden SBY dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan itu, sebagaimana diceritakan dalam keterangan tertulis Kementerian Hukum dan HAM, pekan lalu. Perjanjian ekstradisi itu gagal diratifikasi.

25 Juni 2007, DPR menolak mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan RI-Singapura yang kemudian berdampak pada mentahnya perjanjian ekstradisi itu. DPR emoh meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura karena ada masalah kedaulatan yang tersenggol dalam perjanjian dengan Singapura. Kedaulatan RI dinilai bisa terusik dengan perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Singapura. Soalnya, penandatanganan kerja sama pertahanan itu dibarengkan dengan penandatanganan ekstradisi.

Poin krusial yang menuai penolakan DPR saat itu adalah: Indonesia akan memberikan fasilitas wilayah udara dan laut tertentu dalam yurisdiksi Indonesia untuk tempat latihan bagi Singapura. Singapura dapat diizinkan berlatih dengan pihak ketiga setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Untuk isi naskah perjanjian pertahanan itu, silakan lihat di berita detikcom 28 Mei 2007 pada tautan ini.

Terbaru, 25 Januari 2022, RI dan Singapura kembali lagi meneken perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi hanya salah satunya. Ada 15 dokumen kerja sama strategis lainnya yang ikut diteken, termasuk 'deal' perjanjian kerja sama pertahanan kedua negara, soal kesepakatan untuk memberlakukan Perjanjian Kerjasama Pertahanan 2007 (Joint Statement MINDEF DCA). Ya benar, DCA itu adalah DCA tahun 2007.

RI dan Singapura meneken perjanjian ekstradisi, 25 Januari 2022. (Dok Sekretariat Presiden RI)RI dan Singapura meneken perjanjian ekstradisi, 25 Januari 2022. (Dok Sekretariat Presiden RI)

Lantas apa bedanya perjanjian RI-Singapura versi 2022 dengan perjanjian RI-Singapura versi 2007 yang dulu ditolak DPR itu? Soal kekhawatiran akan terusiknya kedaulatan RI oleh latihan militer Singapura dkk, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah sempat menjamin.

"Oh sama sekali nggak (membahayakan kedaulatan). Sudah latihan sama banyak negara kok di negara kita. Sering kita latihan sama banyak negara. Dan secara tradisional, mereka juga latihan di situ. Kita butuh persahabatan dengan Singapura, dan kita menganggap Singapura negara sahabat kita, kita punya banyak kepentingan bersama," kata Prabowo di DPR, 27 Januari 2022 pekan lalu.

Publik butuh tahu, dokumen perlu dibuka

Belum jelas betul apakah dokumen perjanjian ekstradisi dan kerja sama pertahanan RI-Singapura versi 2022 berbeda atau sama dengan versi 2007 silam. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memberikan perspektifnya.

"Saya kira sudah seharusnya dokumen ratifikasi ini dibuka ke publik dan membiarkan diskursus publik terjadi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perjanjian RI-Singapura," kata Lucius kepada Perspektif detikcom, Rabu (2/2/2022).

Keamanan kedaulatan negara adalah hal yang penting. Maka, publik butuh tahu apakah klausul-klausul perjanjian RI-Singapura itu mengusik kedaulatan NKRI atau tidak. DPR harus cermat.

"Bahkan tak cukup hanya mempercayakan kepada DPR saja. Publik sejak awal harus diinformasikan terkait isi perjanjian ekstradisi tersebut," kata Lucius.

Lucius CarusLucius Karus dari Formappi (Ari Saputra/detikcom)

Lucius berharap DPR tidak segan-segan kembali menolak meratifikasi perjanjian ekstradisi itu, bila kedaulatan menjadi harganya. Namun di sisi lain, sebagaimana diketahui, mayoritas fraksi-fraksi di DPR adalah fraksi parpol koalisi pendukung pemerintah.

"Karena perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini menyangkut kedaulatan negara, maka kita tak ingin perjanjian tersebut dengan mudah disetujui DPR, apalagi tanpa melibatkan publik," ujarnya.

"Tentu saja kita sepenuhnya mendukung jika perjanjian ekstradisi tersebut murni hanya sebatas upaya penegakan hukum di kedua negara. Akan tetapi jika perjanjian ekstradisi ditukarguling dengan perjanjian lain yang menguntungkan Singapura, saya kira DPR tak seharusnya atas nama mayoritas koalisi mendukung begitu saja perjanjian ratifikasi ini," kata Lucius.

Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman, merespons perihal permintaan pembukaan dokumen perjanjian ekstradisi RI-Singapura itu. Dia menjelaskan, saat ini draf perjanjian masih berproses. Sebagaimana diketahui, perjanjian sudah diteken pada 25 Januari lalu.

"Dokumen belum dapat kami sampaikan, menunggu draf yang disahkan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI)," kata Tubagus Erif Faturahman kepada detikcom.

Dia menjamin, klausul-klausul perjanjian RI-Singapura kali ini berbeda dengan klausul-klausul tahun 2007 yang pernah ditolak DPR itu. "Demikian infonya ada perubahan dan perbedaan," kata dia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum merespons balik ketika detikcom meminta penjelasan progres pembikinan draf perjanjian yang dimaksud Tubagus Erif itu.

Lihat Video: Pemerintah Segerakan Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/tor)