Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR RI mempercepat perjanjian ekstradisi RI-Singapura. Yasonna juga berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga mempercepat ratifikasi.
"Pemerintah akan mendorong percepatan proses ratifikasi dan kami percaya bahwa seluruh pihak terkait akan memiliki pandangan yang sama, mengingat besarnya manfaat yang akan kita peroleh dalam upaya mengejar pelaku tindak pidana," kata Yasonna H Laoly kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Menurutnya, saat ini dia telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Ketua KPK Firli Bahuri terkait tindak lanjut perjanjian tersebut. Dia mengatakan pemerintah mendorong proses ratifikasi bisa disegerakan.
"Kemhan dan Kemlu, ya kita harapkan nanti, saya akan koordinasi dengan Kemlu dan ini sangat penting dipercepat supaya tindak lanjut bisa kita lakukan. Saya sudah ditelepon oleh Pak Ketua KPK, sudah berbicara, kalau boleh ini bisa disegerakan gitu," ujar dia.
Yasonna memastikan pihaknya segera menyelesaikan proses ratifikasi dengan DPR. "Kita sesegera mungkinlah, ya," katanya.
Pasalnya, Yasonna menyebut selama ini pemerintah sulit memulangkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri atau melakukan transit di Singapura lantaran tak ada perjanjian bilateral.
"Perlu dipahami bahwa selama ini, upaya memulangkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura maupun transit di Singapura, kandas karena tidak adanya perjanjian bilateral," sambungnya.
Simak video 'Kesepakatan-kesepakatan RI-Singapura: FIR Sampai Ekstradisi':
