.webp)
Pimpinan DPR RI beserta sekretariat jenderal (setjen) melakukan evaluasi atas merebaknya COVID-19 di kalangan anggota dan pegawai DPR RI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut pihaknya menerapkan WFH dan WFO bagi seluruh jajaran setjen.
"Evaluasi di pimpinan DPR melihat situasi belakangan ini, ketua dan wakil ketua DPR memutuskan untuk mengendalikan WFH dan WFO bagi seluruh di jajaran sekretariat jenderal," kata Indra Iskandar saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).
Baca juga: Lonjakan Corona Indonesia Masuk ke Senayan |
Menurut Indra, pelaksanaan rapat-rapat di parlemen akan menerapkan sistem hybrid dengan kehadiran fisik maksimal 50 persen. Kebijakan ini nantinya diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu juga rapat kita akan kendalikan nanti dari mitra dan dari unsur internal DPR itu maksimal 50 persen. Ini nanti juga akan ditegaskan pada rapat Bamus yang dalam waktu dekat ini, akan ditegaskan sebagai putusan," ujar Indra.
Dia melanjutkan bagi pegawai di lingkungan DPR RI juga akan dibatasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi munculnya penularan COVID-19. "Tentu untuk yang pegawai juga begitu, saat ini kita batasi betul kegiatan-kegiatan," katanya.
Dia menyinggung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang telah memastikan jajaran di bawahnya dilarang melakukan kunjungan kerja (kunker) sementara. Sedangkan secara keseluruhan jajaran komisi di DPR, kebijakan larangan kunker tersebut masih menunggu keputusan rapat Bamus.
"Bahkan yang di bawah koordinasi Pak Dasco, Pak Dasco sudah mengingatkan di komisi-komisinya untuk sementara dilarang untuk melakukan kunker. Tapi ini kan kalau keseluruhan DPR nanti akan diputuskan di Bamus, tapi kalau khusus di bawah Pak Dasco, Pak Dasco sudah memastikan bahwa sementara ini tidak ada kunker," imbuhnya.
Dia menyebut masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD), komisi, dan badan-badan yang ada di DPR RI adaptif terhadap penerapan lockdown untuk menanggulangi penyebaran Corona. Menurutnya, hal yang penting yaitu pengendalian interaksi anggota parlemen dan pegawai setjen.
"Ada beberapa komisi dan alat kelengkapan Dewan mengambil inisiatif lockdown di lingkungan masing-masing, seperti di MKD, lockdown-lockdown, gitu, ya. Di pimpinan, di beberapa komisi juga begitu. Nah, tapi tentu yang buat kami penting adalah pengendalian ke depannya, interaksi-interaksi anggota DPR di luar maupun dari sekretariat jenderal juga," katanya.
(fca/gbr)
