.webp)
Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 provinsi, termasuk DKI Jakarta. Sektor pendidikan di Jakarta salah satu yang terdampak COVID-19.
Selama Januari 2022, sekolah yang ditutup karena temuan kasus Corona hampir menyentuh angka 100. Hingga 25 Januari, tercatat ada 9 sekolah yang sempat ditutup karena siswa dan guru terpapar.
"Total kasus positif temuan pembelajaran tatap muka terbatas sebanyak 90 sekolah," kata Riza melalui keterangan tertulis, Selasa (25/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza mengatakan data tersebut dihimpun per 22 Januari 2022. Sekolah yang ditutup terdiri atas jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Berikut ini sebaran sekolah yang sempat ditutup karena COVID-19:
1. Jakarta Timur Wilayah 1: 22 sekolah
2. Jakarta Timur Wilayah 2: 20 sekolah
3. Jakarta Selatan Wilayah 2: 16 sekolah
4. Jakarta Selatan Wilayah 1: 15 sekolah
5. Jakarta Barat Wilayah 2: 8 sekolah
6. Jakarta Pusat Wilayah 1: 3 sekolah
7. Jakarta Utara Wilayah 1: 3 sekolah
8. Jakarta Pusat Wilayah 2: 2 sekolah
9. Jakarta Barat Wilayah 1: 1 sekolah
Tersisa 2 Sekolah Setop PTM
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan saat ini 88 sekolah sudah dibuka kembali. Riza menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah DKI.
"Terkait sekolah dari 90 yang sempat ditutup karena COVID-19, sekarang tinggal 2 yang masih ditutup, yang lain sudah dibuka kembali," kata Riza di Kramat Senen, Jakarta Pusat, Jumat (28/1).
"Kami masih memberlakukan PTM terbatas 100 persen. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan syaratnya dari Kemendikbud Ristek, itu ada syarat itu ada di PPKM level 1 atau 2, Jakarta level 2. Vaksinnya bagi Tendik harus di atas 80 persen, di DKI di peserta didik 98 persen, tenaga pendidik 90 persen jadi memenuhi syarat. Lansianya disarankan 50 persen, Jakarta lebih dari 71 persen yang divaksin," tegasnya.
Dia menerangkan, Pemprov DKI tak bermaksud mengabaikan keselamatan siswa karena meneruskan PTM. Dia menilai kualitas pendidikan anak perlu karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak berjalan optimal.
"Kita harus memerhatikan kualitas pendidikan anak-anak kita, selama dua tahun ini anak-anak kita sekolah daring, ini hasilnya tidak maksimal. Tidak semua anak bisa belajar sendiri dia harus berinteraksi dengan guru begitu juga orang tua tidak bisa mengajarkan ilmunya waktunya di rumah jadi butuh orang-orang profesional di sekolah," tegasnya.
Riza juga menggarisbawahi, tidak ada paksaan terhadap orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM. Semua rangkaian PTM, menurut dia, dijalankan secara sukarela dari orang tua dan siswa.
"Setelah kita survei anak anak mau sekolah, orang tua juga mau sekolah, padahal aturan diperbolehkan bagi anak anak dan orang tua yang ingin anaknya tidak PTM diperbolehkan secara online, jadi semua ini sukarelawan, tidak ada paksaan dari pemerintah pusat atau DKI," tegasnya.
Simak juga 'Beda Pendapat Ahli soal PTM saat Kasus Covid-19 Meningkat':
Lonjakan COVID di Jakarta
Jumlah kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat hingga kemarin terdapat 32.170 kasus aktif COVID-19.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan kasus tambahan kemarin sebanyak 4.193. Sebesar 93,7 persen dari total kasus aktif merupakan penularan lokal, sisanya ditemukan pada pelaku perjalanan luar negeri.
"Perlu digarisbawahi bahwa 30.140 orang dari jumlah kasus aktif (93,7%) merupakan transmisi lokal, sedangkan sisanya adalah pelaku perjalanan luar negeri," terang Dwi dalam keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (31/1).
Jokowi Minta Ada Evaluasi PTM
Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi di tengah lonjakan Corona. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin kemarin sebagaimana transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa (1/2/2022).
Jokowi meminta ada penanganan berbeda terkait kasus Omicron ini. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi hingga penyediaan obat-obatan.
"Dalam jangka pendek, kita harus memperkuat bagian di hilir, sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, di faskes atau melalui telemedisin. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta transmisi lokal terus dicegah. Dia kembali mengingatkan mengenai pentingnya protokol kesehatan.
