Sejumlah Sekolah di Jakarta Mengaku Tak Tahu soal Sanksi Wajib PTM

Wildan Noviansah - detikNews
Sabtu, 29 Jan 2022 12:30 WIB
Pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen telah digelar di Jakarta sejak Senin (3/1/2021). PTM pun masih berjalan meski Jakarta kini menerapkan PPKM level 2.
Ilustrasi sekolah tatap muka (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mendesak sekolah tatap muka tak lagi digelar 100 persen imbas kasus COVID-19 yang terus melonjak. Dede Yusuf juga menyinggung adanya 'sanksi' yang akan diberikan kepada pihak sekolah.

Disebut, Dede Yusuf mengetahui kabar ini saat mendengar masukan dari beberapa sekolah. Sanksi inilah yang disebut membuat pihak sekolah bingung bila PTM dihentikan.

Sementara itu, beberapa sekolah mengaku tidak mengetahui terkait sanksi tersebut. Salah satunya diungkapkan oleh Kepala SDN 07 Pegangsaan Dua, Upi Rupiah.

Upi mengatakan pihaknya belum pernah mendengar soal sanksi Kemendikbud tersebut. Pihaknya hanya mengikuti aturan yang tertuang di Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

"Saya tidak pernah mendengar itu. Saya hanya dapat anjuran sesuai SKB 4 Menteri harus melaksanakan PTM 100 persen selagi tidak ada masalah apa-apa di sekolah tersebut. Tapi terkait mendapatkan sanksi, saya tidak pernah mendengar itu," kata Upi saat dihubungi, Sabtu (29/1/2022).

Upi menambahkan hingga kini pihak orang tua siswa di sekolah masih mendukung penuh PTM 100 persen meskipun kasus COVID-19 di Indonesia tengah melonjak.

"Respons orang tua sampai saat ini masih antusias untuk melaksanakan PTM. Sampai saat ini belum ada tuntutan memberhentikan PTM," ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala SDN 07 Kemayoran Endah Andayani. Endah mengatakan pihaknya belum tahu soal sanksi sekolah yang tidak memberlakukan PTM.

"Nggak (tahu). Kan di surat edaran ada, kalau seandainya ada yang terkontaminasi, sekolah di BDR kan, PTM sementara ditiadakan," kata Endah.

Sebagai informasi, Endah mengatakan saat ini SDN 07 Kemayoran sedang melaksanakan belajar dari rumah (BDR). Sebab, salah satu siswanya terkonfirmasi positif COVID-19.

"Kita dapat surat juga dari puskesmas, atas izin puskesmas juga. Kan karena takut ada klaster, makanya kita sementara BDR dulu," kata Endah.

"Kalau misal kita diteruskan, terus banyak yang kena, bagaimana. Mau tanggung jawab? Jadi untuk sementara, karena sedang merebak, (PTM) kita diliburkan," imbuhnya.

Namun, Endah mengatakan, setelah melakukan sterilisasi, segera pada Rabu (2/2) nanti, SDN 07 Kemayoran akan kembali dibuka.

"Setelah itu kita tetap ada PTM, tapi kan kita karena sterilisasi sudah tiga hari, nanti kita masuk lagi," pungkasnya.

Diketahui, kasus positif Corona atau COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mendesak sekolah tatap muka tak lagi digelar 100 persen.

Dede Yusuf awalnya berbicara tentang pihaknya yang telah menyampaikan saran kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah kasus COVID-19 di Tanah Air. Namun Dede Yusuf menyebut Kemendikbud-Ristek tetap berkeras PTM tak perlu dihentikan.

"Tapi saya kemudian mendengar masukan dari beberapa sekolah, dia mengatakan ada semacam 'sanksi' jika sekolah tidak memberlakukan PTM. Nah, sanksi itu ditambah juga dengan tidak ada pelaksanaan PJJ (pembelajaran jarak jauh) berbarengan atau hybrid, jadi PTM semua. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya banyak sekolah akhirnya kebingungan apabila PTM ini dihentikan mereka akan kena sanksi dari Kemendikbud," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Dia menyebut SKB 4 Menteri yang mengatur soal PTM 100 persen dibuat dengan prediksi tak ada lagi lonjakan Corona akibat varian baru pada Januari 2022. Namun kenyataan berkata berbeda.

"Namun ini kan hal-hal boleh dikatakan perkembangan dunia terhadap kasus baru boleh dikatakan tidak terdeteksi dan tidak bisa diantisipasi. Cara antisipasinya hanya dengan 5M dan mengurangi pertemuan ya secara 100 persen," ucapnya.

"Oleh karena itu, saya pribadi dan mungkin kawan-kawan di Komisi meminta untuk kalau begitu kita kembali dulu 50 persen," tambahnya.

(dwia/dnu)