.webp)
Pada 2014, Faisal Basri ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Tim Antimafia Migas). Salah satu langkah yang dibuatnya adalah membubarkan Petral, sebuah anak usaha Pertamina yang berdiri sejak 1976.
"Petral awalnya bernama Petra Oil, berdiri dan memiliki izin usaha di Hong Kong namun kegiatan usahanya fokus di Singapura. Komposisi kepemilikan sahamnya pertama kali itu Pertamina 40 persen, Tommy Soeharto 20 persen, Bob Hasan 20 persen, dan Yayasan Karyawan Pertamina 20 persen," ujar Faisal kala itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal Basri mengaku kerap ditawari kursi empuk oleh pemerintah, tapi ditolaknya. Lalu mengapa Faisal Basri tidak mau duduk di kursi itu?
"Saya ingin menjadi orang bebas. Jadi misalnya kalau saya komisaris Pertamina, kan saya tidak bisa ngeritik Pertamina. Nggak boleh dong, udah pilihan hidup saya begitu, terima komisaris, tanggung jawab saya adalah membenahi Pertamina dari dalam, nggak boleh berkoar-koar di luar. Itulah komitmen saya seperti itu," jawab Faisal Basri.
Faisal Basri Kritik Pemerintahan Jokowi
Faisal Basri memberikan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini dia melontarkan pendapat bahwa pemerintah Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024.
Hal itu menurutnya bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintah. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang kritis. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan 'kue' yang sama besar.
"Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligarki ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahulah ya yang biasanya nggak dapat melapor," katanya dalam webinar, kemarin Sabtu (29/1).
Faisal menambahkan, pada akhirnya masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan. Dia mendorong agar masyarakat cepat menyadarinya.
"Akhirnya rakyat tahu semua dan kita harus mempercepat proses rakyat tahu semua itu agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud," tambahnya.
(asp/izt)
