Kompolnas Minta Edy Mulyadi Kooperatif Jalani Proses Hukum

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 29 Jan 2022 15:25 WIB
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti (dok Istimewa)
Jakarta -

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung langkah Bareskrim Polri dalam memproses pidana Edy Mulyadi di kasus 'jin buang anak'. Kompolnas meminta Edy Mulyadi kooperatif.

"Kami sangat mendukung tindakan tegas dari Bareskrim Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Saudara EM. Kami berharap Saudara EM kooperatif dengan penyidikan ini," kata komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Sabtu (29/1/2022).

Poengky berharap kasus yang menjerat Edy Mulyadi dapat dijadikan pelajaran oleh masyarakat. "Dan kami berharap ini dapat menjadi efek jera bagi yang bersangkutan maupun kepada yang lain," imbuh Poengky.

Dia mengatakan masyarakat harus bijaksana dalam mengemukakan pendapat. Jangan sampai, lanjut dia, pendapat yang dikemukakan menyakiti perasaan pihak lain.

"Tetap berhati-hati dalam mengemukakan pendapat, untuk tidak menyinggung perasaan dari orang-orang yang lainnya," ucap dia.

Poengky mengingatkan Indonesia menjunjung persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, Poengky menyampaikan seharusnya antarwarga saling menghormati.

"Indonesia adalah negara yang kaya raya, terdiri atas beragam suku bangsa, adat istiadat, sosial budaya, agama dan beraneka ragam yang lainnya. Kita semua harus saling hormat menghormati, harus bertoleransi, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, Bhinneka Tunggal Ika," tutur Poengky.

Awal Mula Kasus

Kasus ujaran 'jin buang anak' bermula dari pernyataan Edy Mulyadi terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Edy menyampaikan menolak rencana ini.

Edy menggunakan istilah 'tempat jin buang anak' untuk menggambarkan lokasi IKN baru. Pernyataan Edy menuai respons negatif, terutama dari masyarakat Kalimantan.

Edy lalu ramai-ramai dipolisikan. Bareskrim Polri telah menarik seluruh laporan terkait Edy Mulyadi dari tingkat jajaran untuk ditangani pihaknya.

Kasus 'jin buang anak' saat ini naik ke tahap penyidikan. Polisi telah memanggil Edy sebagai saksi kemarin, Jumat (28/1) untuk dimintai keterangan, namun Edy tak hadir.

Pengacara Edy Mulyadi, Herman Kadir, mengatakan akan menyurati Dewan Pers. Herman menyebut kliennya menyatakan soal penolakan pemindahan IKN dan mengistilahkan IKN yang baru sebagai tempat jin buang anak dalam kapasitas sebagai wartawan.

"Kami juga akan mengirim surat ke Dewan Pers, minta perlindungan hukum karena, bagaimanapun, Pak Edy kan waktu bicara kan sebagai wartawan, wartawan senior diminta oleh panitia itu. Jadi antara dia pribadi dan profesinya sudah melekat. Jadi kita mau kirim surat ke Dewan Pers untuk minta perlindungan hukum. Ini kita sudah siapin suratnya," ungkap Herman kepada wartawan pagi tadi.

Simak Video: Jawaban Polisi soal Surat Pemanggilan Edy Mulyadi Tak Sesuai KUHP

[Gambas:Video 20detik]