Keresahan Warga soal Pungli Pasar Lama Tangerang Berkedok 'Uang Keamanan'

Khairul Ma'arif - detikNews
Sabtu, 29 Jan 2022 00:40 WIB
Pasar Lama Tangerang sudah identik dengan surganya jajanan yang enak. Di sini, travelers bisa menemukan aneka jenis jajanan.
Foto: Pasar Lama Tangerang (A.Prasetia/detikcom)
Tangerang -

Warga yang berdagang di Kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang resah akan adanya pungutan liar (pungli). Para pedagang mengaku pungli dimintai dengan kedok uang keamanan.

Seorang pedagang berinisial CL saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya pungli ini bisa untuk uang keamanan tapi bisa juga untuk kepentingan pribadi.

"Aduh nggak tahu dah itu. Uang keamanan masuk juga buat pribadi juga iya," kata CL saat ditemui di lapaknya, Kamis (27/1/2022).

Dari pungli tersebut tidak ada fasilitas yang didapatkan CL. Kata CL mereka yang menagih pungli preman-preman yang juga masih warga sekitar.

Dia membeberkan pungli yang dimintakan bervariatif setiap harinya. Menurutnya di kala senja para peminta pungli mulai melancarkan aksinya.

"Ya tidak ada, tidak ada ngaruhnya. Saya yakin warga sekitar karena udah tahu semua, kenal semua sama saya lama. Nanti nih abis maghrib ke sini kebanyakan. Parkir preman-preman sini kalau hari biasa Rp 2 ribu kalau malam Minggu Rp 5 ribu," ungkapnya.

Sementara itu, pedagang lainnya LD tidak menampik bahwa ia membayarkan pungli tersebut untuk keamanan saja. Dia tidak mengetahui para pelaku pungli ini berasal dari mana.

Namun, LD meyakini bahwa yang menagih pungli tersebut bukan dari pihak pemerintah. Dia juga tidak mengetahui setoran itu masuk ke mana dan untuk apa.

"Iya emang pungli. Cuma kan kita demi keamanan aja. Kurang tahu ya kalau kayak gitu. Pakaiannya (yang ngambil duit) biasa aja, kayak kita gini. Enggak, setornya ke mana, atau dari mananya, enggak tau," jelasnya.

Sebelumnya Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah menuturkan sudah membentuk tim hukum untuk mengusut tindakan pungli tersebut. Menurutnya pengelolaan Pasar Lama ini harus ditata terutama untuk aspek retribusinya.

"Nunggu Perwal aja. Udah ada timnya bagian hukum. Sekarang lagi dikaji sama teman-teman kemarin kan dapat laporan dari masyarakat kaitan pungli. Ya ditata. Kaitan retribusi, retribusinya harus siapa yang mengelola, harus masuk dengan jelas. Jangan sampai ada oknum-oknum. Jadi tidak ada lagi pungli-pungli yang membebani masyarakat," ujar Arief dari keterangan yang diterima wartawan, Kamis (27/1/2022).

(maa/mea)