Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) menuai pro dan kontra. Jusuf Kalla (JK) menilai pemindahan IKN memiliki nilai positif ke pemerintahan daerah.
"Seperti yang disampaikan yaitu ini bagusnya itu kan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah," kata Jusuf Kalla di Makassar, Kamis (27/1/2022).
Bagi dia, otonomi adalah sisi positif yang didapatkan ketika pemerintahan Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota. "Kalau pemerintahannya di situ. Efek otonominya," sebut dia.
Baginya, pemindahan IKN ini tidak perlu diperdebatkan lagi lantaran telah disetujui oleh DPRD sehingga formalitas pemindahannya sudah ada.
Pro-kontra pemindahan Ibukota negara terlihat saat Ekonom Senior Faisal Basri mencurigai adanya pembagian jatah terhadap para pemilik konsesi lahan di IKN Nusantara. Di sisi lain, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menilai pernyataan Faisal tak didasari informasi yang akurat.
Tidak hanya itu, Menurut Faisal Basri, kondisi ekonomi Indonesia saat ini pun tidak begitu baik. "Kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan negara tetangga," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah resmi memilih Nusantara sebagai nama ibu kota baru Indonesia. Nama tersebut disebut merupakan pilihan Presiden Jokowi.
"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan.
Simak Video: Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara
