Basarah Optimistis IKN Baru Jadi Ikon Persatuan Nasional

Atta Kharisma - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 21:39 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah berharap Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ikon persatuan nasional yang strategis, baik dari aspek pertahanan dan keamanan, aspek politik, juga aspek ekonomi. Secara geografis, Kaltim adalah 'center of gravity' bagi Indonesia melalui perhitungan silang garis hubung Sabang-Merauke dan garis hubung Pulau Miangas-Pulau Rote.

"Posisi ibu kota negara yang sangat sentral ini memungkinkan semua media komunikasi mulai dari frekuensi rendah sampai tertinggi dapat mengendalikan Alutsista di darat, laut dan udara dengan mudah. Itu sangat strategis dari aspek pertahanan dan nantinya harus strategis juga dari aspek ekonomi dan politik," ujar Basarah dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).

Dalam kunjungannya bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan lima wakil ketua MPR RI lainnya, Basarah menjelaskan pulau Kalimantan sudah dilirik menjadi lokasi ibu kota Republik Indonesia sejak era Presiden Soekarno. Bung Karno sempat menggagas pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada 1957.

"Bahkan Presiden Soekarno sempat dua kali mengunjungi langsung potensi kota Palangkaraya untuk menjadi ibu kota negara. Bung Karno menilai posisi Palangkaraya unik karena berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Namun, rencana itu gagal karena kesulitan penyediaan barang bangunan di samping banyak desakan beberapa duta besar yang menginginkan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara," ungkapnya.

Usai mengunjungi lokasi IKN, Basarah semakin optimis IKN akan menjadi 'center of gravity' Indonesia berdasarkan lima pertimbangan. Pertama, risiko bencana alam di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Karta Negara yang menjadi IKN itu sangat minim.

Kedua, lokasinya di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi kedua kabupaten berdampingan dengan dua kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur yang cukup lengkap.

Terakhir, lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektare, atau hampir tiga kali lipat lahan yang dikuasai pemerintah di DKI Jakarta.

"Kendati demikian, satu hal perlu saya ingatkan agar semua pihak memperhatikan 'local wisdom' saat melaksanakan gagasan besar ini. Jangan sampai rencana pemindahan IKN itu hanya akan menimbulkan gejolak sosial, baik akibat kecemburuan sosial-ekonomi atau perampasan hak-hak kepemilikan tanah masyarakat setempat," terang Basarah.

Basarah juga mengajak semua elemen bangsa mendukung gagasan pemindahan IKN demi kebaikan rakyat Indonesia. Sebab, gagasan memindahkan ibukota dari Jakarta bukan hal yang baru. Presiden Soeharto pernah berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat.

Pemerintah Hindia Belanda juga pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Bandung pada 1906. Bandung dijadikan pusat komando militer pemerintah Hindia Belanda, Departemen Peperangan (Departement van Oorlog), memindahkan berbagai instalasi dan personil sejak 1816 sampai tahun 1920.

"Belanda sejak awal melihat Jakarta tidak tepat menjadi ibu kota karena secara geografis kota ini berada di daerah pantai yang rendah dan akrab dengan berbagai penyakit menular seperti malaria dan diare," pungkas Basarah.

Selain Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR lain yang ikut mendampingi Bambang Soesatyo adalah Ahmad Muzani (Gerindra), Lestari Moerdijat (Nasdem), Jazilul Fawaid (PKB), Arsul Sani (PPP), dan Fadel Muhammad (Partai Golkar).

Mereka juga didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa,Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, serta Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Imam Sugianto.

(akn/ega)