KPK Kerja Sama PT Taspen Jamin Hak dan Kewajiban ASN

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 15:57 WIB
KPK Konpers Bersama Direktur Utama PT Taspen
KPK melakukan konpers bersama Direktur Utama PT Taspen. (Wilda/detikcom)
Jakarta -

KPK bekerja sama dengan PT Taspen untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pegawai aparatur sipil negara (ASN) KPK. Pemenuhan hak ini menyangkut hak pensiun dan hak pegawai ASN lainnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

"KPK dan PT Taspen membahas terkait kerja sama ke depan. Selain itu, terkait dengan Taspen yang menjadi kepanjangan pemerintah dalam melakukan pembayaran hak-hak pegawai ASN," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (27/1/2022).

Alex menerangkan pegawai KPK sebelum alih status menjadi ASN terdiri atas beberapa unsur. Para pegawai itu ada yang dari pegawai tetap bukan ASN, pernah menjadi ASN, dan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD).

"Ada perbedaan dan perlu pembahasan lebih lanjut terkait kondisi tersebut," ungkap Alex.

Alex mengakui, sejak pegawai KPK beralih status sebagai ASN, KPK belum membayar kewajiban iuran kepesertaan Taspen. Hal tersebut, kata Alex, setelah peralihan menjadi ASN ada sejumlah peraturan-peraturan turunan yang sampai saat ini belum selesai.

"Pertama terkait penggajian yang sampai saat ini masih menganut pola yang lama sehingga penggajian berdasarkan penggolongan dan pangkat ASN belum dilakukan," ujarnya.

Alex juga menyampaikan PT Taspen menyerahkan santunan kepada ahli waris dari dua pegawai KPK yang meninggal dunia dan kepada seorang pegawai KPK yang pensiun setelah beralih status menjadi ASN.

"Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari almarhumah Yudy Kurnia dan almarhum Trilaksana Djunaedi Elangsaputra. Sedangkan hak pensiun diberikan kepada Saudara Agung Kusnandar," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Taspen Kosasih menerangkan akan memenuhi kewajiban negara terkait hak-hak pegawai ASN sesuai undang-undang. PT Taspen, kata Kosasih, akan menjamin hak-hak pegawai KPK terpenuhi.

"Kami Taspen selalu siap untuk melayani seluruh ASN. Tidak usah khawatir karena pemerintah Indonesia sudah menjamin kesejahteraan ASN. Untuk itu, kami sudah menyampaikan apa yang menjadi hak para ASN khususnya yang pensiun atau meninggal dalam tugas," kata Kosasih.

Saat ini tercatat total 1.552 pegawai KPK. Sebanyak 222 pegawai merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), 34 PNYD yang mutasi menjadi PNS KPK, 5 orang pimpinan dan 5 orang Dewan Pengawas. Total tercatat 1.286 pegawai KPK yang alih status sebagai ASN dan otomatis menjadi peserta Taspen.

(whn/zap)