Pemprov Bengkulu Jelaskan Soal Pemuda Nyaris Adu Jotos dengan Pegawainya

Hery supandi - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 02:28 WIB
Kadis Naketrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy,
Kadis Naketrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy, Foto: Hery/detikcom
Jakarta -

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Bengkulu menjelaskan soal keributan Hakman Pawiran Sarim hampir adu jotos dengan pegawainya. Menurutnya, Disnaker tidak bisa melayani permintaan merevisi risalah anjuran mediator.

Menurut Kadis Naketrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy, Rabu (26/01/2022), risalah anjuran mediator sebenarnya sudah diterbitkan pihaknya. Tetapi tidak sesuai dengan keinginan pelapor.

"Karena dalam risalah yang kita terbitkan, Beliau merupakan pegawai Yayasan Tanera dengan tugas dan tanggungjawab sebagai guru, bukan bekerja di PT.Agricinal," ungkap Edwar saat di wawancarai, (26/01/2022).

"Sayangnya dasar atau bukti itu malah tidak ada. Makanya permintaan revisi itu tidak bisa kita akomodir," ujar Edwar.

Edwar menjelaskan, pihaknya tidak bisa merevisi sesuai permintaan pelapor. Jika itu dilakukan, maka bertentangan dengan aturan.

"Sementara sama-sama kita ketahui risalah anjuran mediator itu digunakan ketika seorang pekerja ingin menggugat tempat bekerja, sedangkan yang digugat bukan tempat kerjanya," jelas Edwar.

Tidak bisa revisi risalah ini juga yang menyebaban Hakman tidak terima, dan nyaris terjadi adu jotos. Hakman disebut memaksa keinginginannya di turuti pihak Nakertrans.

"Terus terang saja ketika ada bukti yang menguatkan, bisa saja risalah anjuran mediator itu direvisi sesuai permintaan . Tapi faktanya dari data yang disampaikan, itu perjanjian kerjanya dengan Yayasan Tanera bukan PT.Agricinal," papar Edwar.

"Walaupun yayasan itu dibentuk PT. Agricinal, mediator pun tidak berani merevisi risalah anjuran tersebut sesuai permintaan, karena dasarnya tidak ada. Kemudian kalau permintaan rivisi itu dipaksakan, bisa-bisa kita yang malah balik digugat pihak perusahaan," katanya.

Lebih jauh dikatakannya, terkait masalah ini juga, sebelum menerbitkan risalah anjuran itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov.

"Jadi semuanya telah kita telaah terlebih dahulu. Kalaupun kita diprotes dengan kinerja pegawai kita, sebenarnya tidak mesti langsung ke Gubernur. Kan bisa dilaporkan ke Ombudsman," tutup Edwar.

Lihat juga Video: Eks Gubernur Bengkulu Tuduh Balik, Pelapor: Kami Pegang Bukti!

[Gambas:Video 20detik]



(aik/aik)