Waket MPR: Kearifan Lokal Bisa Dikedepankan dalam Manajemen Kebencanaan

Muhamad Yoga Prastyo - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 22:42 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat menyebut kearifan lokal wajib dijaga dan dilestarikan dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi online dengan tema Menuju Manajemen Kebencanaan Terpadu yang digelar Forum Diskusi Denpasar.

"Di era teknologi saat ini, kearifan lokal juga bisa dikedepankan dalam tahapan manajemen menghadapi ancaman bencana," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Menurut wanita yang akrab disapa Rerie itu, negara harus terlibat dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk di dalamnya perlindungan dari ancaman bencana.

Ia berpendapat bahwa para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan sejumlah upaya penanggulangan bencana. Upaya ini nantinya menjadi suatu manajemen terpadu untuk menghadapi ancaman bencana.

Di samping kondisi alam di Indonesia yang memberi banyak berkah, di saat yang bersamaan juga menyimpan ancaman bencana. Oleh karena itu, menurutnya, upaya penanggulangan bencana juga diperlukan kearifan lokal agar dapat dipahami dan dijalankan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa sinergi telah dilakukan BMKG dengan sejumlah lembaga, khususnya dalam informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Lebih lanjut, BMKG juga telah menjalankan manajemen terpadu dalam penanggulangan bencana. Manajemen terpadu ini dilakukan BMKG dengan BNPB dan Badan Geologi lewat penggunaan server data bersama yang sudah terintegrasi.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Bencana BNPB, Udrekh mengungkapkan keterpaduan dalam penanggulangan bencana perlu edukasi dan literasi yang masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Menurut Udrekh, saat ini tata kelola penanggulangan bencana bukan hanya pada tataran aturan saja, melainkan perlu sampai ke tataran operasional. Sehingga, sambungnya, masyarakat mampu menjadi subjek dalam upaya penanggulangan bencana.

Upaya edukasi dan mitigasi yang melibatkan warga pun menjadi penting bagi semua pihak. Hal ini juga disepakati oleh Ahli Tsunami dan Perekayasa BRIN, Widjo Kongko. Ia berpendapat banyaknya kerugian yang besar akibat bencana terjadi karena banyak hal yang tidak diketahui oleh para pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Periode 2008-2018, Suyoto menegaskan sinergi terpadu dalam penanggulangan bencana bisa terwujud kalau ada kerja sama dan visi yang sama antar pemangku kepentingan.

"Sehingga antar para pelaksana penanggulangan bencana harus memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi ancaman bencana," ucap Suyoto.

Suyoto menegaskan kembali bahwa ketidaktahuan adalah musuh dalam menghadapi bencana. Untuk itu, kesadaran sosial untuk menanggulangi bencana harus terus ditumbuhkan di masyarakat.

Jurnalis Senior, Saur Hutabarat dalam kesempatan tersebut mengusulkan perlunya reorganisasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana di Tanah Air.

"Siapa kah yang bertanggung jawab bila terjadi erupsi gunung api, gempa tektonik, dan tsunami secara bersamaan?" tanya Saur.

Ia pun berharap penggabungan BMKG yang menangani data cuaca dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menangani kegempaan dalam satu atap agar mampu memberikan deteksi dini terpadu terhadap ancaman bencana di Tanah Air.

(ncm/ega)