Waket MPR Dorong Edukasi agar Korban Kekerasan Seksual Berani Melapor

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Sabtu, 22 Jan 2022 22:29 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Sosialisasi 4 Pilar
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus dibarengi dengan kesiapan para korban untuk melaporkan kasus yang dialami mereka. Oleh karena itu menurutnya diperlukan edukasi kepada masyarakat terkait upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi korban dalam kasus tindak kekerasan seksual.

"Sementara proses legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sedang berlangsung, upaya memberi pemahaman kepada masyarakat agar berani melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami juga merupakan langkah penting," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022).

Menurut Lestari, jumlah korban kekerasan seksual yang terungkap di masyarakat saat ini ibarat fenomena gunung es. Artinya masih banyak kasus yang belum terungkap karena korban tidak memiliki keberanian untuk melapor.

"Untuk menghindari terhambatnya proses pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual karena korban takut melaporkan kasus yang dialaminya, diharapkan para pemangku kepentingan juga ambil bagian dalam memberi pemahaman dan pendampingan terhadap para korban," katanya.

Lestari atau yang akrab disapa Rerie ini mengatakan, pembukaan posko-posko pengaduan tindak kekerasan seksual di seluruh wilayah dapat menjadi langkah awal. Utamanya untuk mensosialisasikan terkait pentingnya upaya pelaporan dalam proses hukum kasus kekerasan seksual.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mencontohkan posko pengaduan tindak kekerasan seksual yang dibuka Partai NasDem di setiap kantor wilayah di Indonesia. Posko tersebut sekaligus bisa difungsikan sebagai pusat sosialisasi pencegahan dan advokasi kasus-kasus tindak kekerasan seksual yang masuk.

"Sehingga, dengan kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap tahapan proses hukum yang harus dilakukan dalam kasus tindak kekerasan seksual, serta hadirnya UU TPKS, diharapkan upaya melindungi masyarakat dari ancaman tindak kekerasan seksual dapat terealisasi dengan baik," pungkasnya.

(akn/ega)