2 Eks Pegawai Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 4,8 Miliar

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 18:00 WIB
Sidang 2 pegawai Ditjen Pajak
Sidang 2 pegawai Ditjen Pajak (Foto: Zunita/detikcom)
Jakarta - Selain didakwa menerima suap, mantan Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Ditjen Pajak Sulselbartra Wawan Ridwan dan mantan Pemeriksa Pajak Madya Ditjen Pajak Alfred Simanjuntak juga didakwa menerima gratifikasi. Apa saja?

"Terdakwa I Wawan Ridwan dan Terdakwa II Alfred Simanjuntak bersama-sama Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Yulmanizar dan Febrian menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp 9,4 miliar, SGD 420.000, mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp 5 miliar serta fasilitas berupa tiket pesawat dan hotel sebesar Rp 5.662.500," kata jaksa KPK M Asri Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (26/1/2022).

"Di mana para terdakwa masing-masing menerima uang sebesar Rp 1.036.250.000, SGD 71.250, dan mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp 625.000.000 serta tiket pesawat sebesar Rp 594.900 dan hotel sebesar Rp 448.000," imbuh jaksa.

Berikut rincian penerimaan gratifikasinya:

1. Penerimaan dari wajib pajak PT Sahung Brantas Energi

Jaksa mengatakan Wawan Ridwan bersama Alfred Simanjuntak, dan Angin Prayitno Aji dkk menerima uang melalui Yulmanizar sebilai Rp 400 juta. Uang itu kemudian dibagi-bagi.

"Kemudian uang tersebut dibagi untuk Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani sebesar Rp 80.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 320.000.000 dibagi rata kepada Terdakwa I Wawan Ridwan, Terdakwa II Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian, masing-masing menerima Rp 80.000.000," ucap jaksa.

2. Penerimaan dari wajib pajak PT Rigunas Agri Utama (PT Rau)

Jaksa mengatakan Wawan dan Alfred bersama Angin Prayitno dkk menerima Rp 1,5 miliar. Di mana uang itu dibagi ke Angin dan Dadan Rp 650 juta, kemudian sisanya Rp 650 juta dibagi untuk Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian.

"Masing-masing menerima Rp 168.750.000 sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000.000 diserahkan kepada Gunawan Sumargo," ucap jaksa.

3. Penerimaan dari wajib pajak CV Perjuangan Steel (CV PS)

Dari perusahaan ini, Wawan dan Alfred serta Angin Prayitno dkk menerima Rp 5 miliar. Lagi-lagi uang itu kemudian dibagi dua.

Angin dan Dadan menerima Rp 2,5 miliar. Sisanya dibagi untuk Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian.

"Masing-masing menerima Rp 625.000.000 dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat," kata jaksa.

4. Penerimaan dari wajib pajak PT Indolampung Perkasa

Pada Juli 2018 Wawan dan Alfred serta Angin Prayitno dkk menerima uang dolar yang setara Rp 2,5 miliar. Di mana Angin dan Dadan menerima setara Rp 800 juta, sedangkan sisanya dibagi untuk Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian.

"Masing-masing menerima SGD 62.500. Sedangkan sisa uang setara Rp 200.000.000 dipergunakan untuk kas pemeriksa," jelas jaksa.

5. Penerimaan dari wajib pajak PT Esta Indonesia

Pada 2 November 2018 Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak bersama Angin Prayitno dkk menerima gratifikasi dari PT Esta Indonesia sebesar Rp 4 miliar. Kemudian uang tersebut dibagi untuk Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani sebesar Rp 1,8 miliar.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 1,8 miliar dibagi rata kepada Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian masing-masing Rp 450 juta, sedangkan uang sebesar Rp 400 juta fee untuk konsultan.

6. Penerimaan dari wajib pajak Ridwan Pribadi

Jaksa menyebut pada 19 November 2018 Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, bersama Angin Prayitno Aji dkk sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian uang tersebut dibagi untuk Angin Prayitno dan Dadan Ramdani sebesar Rp 750 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp 750 juta dibagi rata kepada Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian masing-masing menerima Rp 187.500.000.

7. Penerimaan dari wajib pajak PT Walet Kembar Lestari (PT WKL)

Penerimaan ini terjadi pada 17 Januari 2019 Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Angin Prayitno Aji dkk menerima dari OT WKL sebesar Rp 1,2 miliar.

Angin Prayitno dan Dadan menerima Rp 600 juta sedangkan sisanya Rp 600 juta dibagi ke Wawan, Alfred, Yulmanizar, dan Febrian. Keempat orang ini masing-masing menerima Rp 150 juta.

8. Penerimaan dari wajib pajak PT LINK NET

Pada Mei 2019 Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, bersama Angin Prayitno Aji dkk menerima dari PT Link NET uang setara Rp 700 juta. Kemudian uang tersebut dibagi untuk Angin dan Dadan setara Rp 350 juta.

Sedangkan sisanya setara Rp 350 juta dibagi rata kepada Wawan, Alfred, Yulmanizar, Febrian. Mereka masing-masing menerima SGD 8.750 atau setara Rp 87,5 juta.

9. Penerimaan dari wajib pajak PT GMP

- Pada 9 November 2017 memperoleh fasilitas penginapan Hotel ASTON Lampung masing-masing seharga Rp 448.000, sehingga biaya total yang dikeluarkan untuk pembelian tiket
untuk para pemeriksa pajak tersebut sebesar Rp 2.688.000

- Pada 10 November 2017 memperoleh fasilitas tiket pesawat masing-masing sebesar Rp 594.900,00 sehingga biaya total yang dikeluarkan untuk pembelian tiket untuk para pemeriksa pajak tersebut sebesar Rp 2.974.500.

Jaksa menyebut Wawan dan Alfred masing-masing menerima uang sebesar Rp 1.036.250.000, SGD 71.250, dan mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp 625.000.000, serta fasilitas tiket pesawat sebesar Rp 594.900, dan hotel sebesar Rp 448.000.

Jika ditotal dengan rupiah seluruhnya Wawan dan Alfred menerima gratifikasi Rp 4.845.308.218 (miliar). Total ini sudah dihitung dengan gratifikasi tiket pesawat dan hotel.

"Sehingga para Terdakwa masing-masing menerima uang sebesar Rp 1.036.250.000, SGD 71.250, dan mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp 625.000.000, serta fasilitas tiket pesawat sebesar Rp 594.900 dan hotel sebesar Rp 448.000," pungkas jaksa.

Terlebih lagi, jaksa mengatakan penerimaan gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke KPK. Sehingga perbuatan mereka melanggar aturan.

Karena penerimaan gratifikasi ini, Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.
Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(zap/knv)