Ketua PDIP: MoU FIR Kerja Bersejarah Pemerintahan Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 26 Jan 2022 15:36 WIB
Anggota Komisi I DPR, Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono
Nusyirwan Soejono (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Nusyirwan Soejono mengapresiasi penandatanganan perjanjian flight information region (FIR) antara Indonesia dan Singapura. Nusyirwan meyakini penekenan perjanjian FIR menambah kepercayaan diri Indonesia dalam mengontrol ruang udara di Laut China Selatan.

"Perjanjian FIR Indonesia-Singapura prestasi kerja bersejarah pemerintahan Presiden Jokowi," kata Nusyirwan kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

Nusyirwan menuturkan kontrol atas ruang udara ini telah diperjuangkan sejak 30 tahun silam. Menurutnya, yang paling utama dari capaian ini adalah Indonesia kini berdaulat secara utuh dalam menjaga ruang udara di Kepulauan Riau (Kepri) dan Kepulauan Natuna.

"Selain untuk memenuhi amanat UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, juga sudah diperjuangkan sejak 1990 jauh sebelum reformasi, tetapi yang paling utama adalah pengaturan ruang udara kedaulatan NKRI diatur, dikelola sendiri oleh Indonesia," ujar Nusyirwan.

Lebih lanjut Nusyirwan mengatakan penandatanganan MoU FIR ini adalah sejarah. Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial DPP PDIP itu melihat kesepakatan FIR ini berdampak positif terhadap pengawasan ruang udara RI.

"Menjadi catatan sejarah dan tidak meninggalkan beban masalah bagi generasi mendatang," kata Nusyirwan.

"Perjanjian FIR tersebut menambah kepercayaan diri bagi Indonesia dalam hal menjaga ruang udara teritorial wilayah NKRI, khususnya terkait perkembangan di Laut China Selatan," katanya.

Seperti diketahui, penandatanganan FIR dilakukan kemarin di The Sanchaya Bintan, Kabupaten Bintan, Kepri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan langsung penekenan perjanjian FIR tersebut.

"Sementara dengan penandatangan perjanjian FIR, ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia. Terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna," kata Jokowi dalam pernyataan pers seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/1).

(zak/gbr)