Bupati Kebumen Copot Kepala-Pegawai Pasar Tumenggungan Akibat Pungli

Rinto Heksantoro - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 20:29 WIB
Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto
Foto: Pemkab Kebumen
Kebumen -

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengambil langkah tegas menyikapi adanya pungutan liar (pungli) di Pasar Tumenggungan, Kebumen. Ia memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan surat pemecatan kepada Kepala Pasar Tumenggungan dan seluruh pegawainya.

Untuk memberantas pungli tersebut, Arif meminta agar semua bentuk pelanggaran yang terjadi di seluruh pasar di Kebumen ditindak tegas. Ia pun telah memerintah Sekda untuk mengeluarkan surat pemecatan kepada kepala Pasar Tumenggungan dan seluruh pegawainya yang selama ini dianggap tutup mata terkait pungli.

"Kepala pasar hari ini dan seluruh pegawainya yang ASN saya perintahkan untuk segara dicopot. Saya minta surat pemberhentiannya segara dibuat, kalau sampai besok tidak dicopot, Pak Sekdanya yang saya copot," kata Arif Sugiyanto saat menggelar rapat di Pendopo Kabumian, Selasa (25/1/2022).

Arif meminta kepada seluruh jajaran terkait untuk memberantas semua pungli yang ada di pasar Kebumen dan memastikan semua kepala pasar bisa bekerja dengan baik. Jika tidak, maka ia pun tak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Bahkan, jika ada kepala dinasnya yang bermain juga akan mendapat sanksi hukum.

"Sekalipun itu kepala dinas kalau ikut bermain, terlibat dalam ketidakbenaran itu saya ikhlas untuk copot, biar dikirim ke Semarang," tegasnya.

Pihaknya sangat menyayangkan pungli tersebut. Diketahui, para pedagang kecil yang ingin mencari nafkah dengan menjual hasil buminya dari desa-desa harus dipaksa bayar lapak Rp 2,5 juta di pasar Tumenggungan. Belum lagi mereka harus diminta bayar uang harian.

"Betapa susah rakyat kita yang di desa-desa mereka mau jual hasil pertaniannya saja susah, harus bayar lapak Rp 2,5 juta. Padahal hanya jual kelapa, jantung pisang, kangkung dan lain-lain. Karena tidak bisa bayar, akhirnya tidak bisa jualan," imbuhnya.

Pasar, kata Bupati, tidak boleh dikuasai kelompok premanisme yang membuat masyarakat resah. Pasar harus dikelola dengan baik, dengan sistem pelayanan yang baik, sehingga masyarakat yang berdagang bisa nyaman dan aman.

"Saya juga tegaskan selama masa kepemimpinan kami, tidak ada aturan yang menyebut kami menaikkan harga sewa pasar 350 persen. Itu tidak ada," jelasnya.

Tidak hanya itu, terkait adanya pelanggaran dan premanisme di Pasar Tumenggungan, pihaknya juga meminta agar bisa diproses hukum. Siapapun yang salah harus siap menerima hukuman.

(fhs/ega)