Didampingi KPK, Bupati Mojokerto Targetkan Birokrasi Bebas Korupsi

Enggran Eko Budianto - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 19:13 WIB
Didampingi KPK, Bupati Mojokerto Targetkan Birokrasi Bebas Korupsi
Foto: detikcom/Enggran Eko Budianto
Mojokerto -

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menargetkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, akuntabel, pelayanan inovatif, serta bebas dari korupsi. Untuk itu, hari ini ia menggelar penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas dengan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun anggaran 2022 digelar di Pendapa Graha Maja Tama Kantor Bupati Mojokerto, Jalan A Yani. Acara ini disaksikan secara daring oleh Kepala Satgas Pencegahan Korwil III KPK RI Edi Suryanto dan Supervisor Pencegahan Korwil III KPK R Irawati.

Surat perjanjian kinerja dan pakta integritas ditandatangani semua camat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para staf ahli bupati dan asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, direktur rumah sakit milik Pemkab Mojokerto, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, serta Bupati Ikfina sendiri.

Bupati Ikfina mengatakan perjanjian kinerja maupun pakta integritas rutin dibuat pada awal tahun anggaran. Mulai tahun anggaran 2022 ini, ia menambahkan dua poin dalam perjanjian kinerja. Pertama, meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Indikator yang diukur pada poin pertama tersebut meliputi prosentase indikator program perangkat daerah yang tercapai, prosentase realisasi anggaran, indeks profesionalitas ASN, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), serta nilai reformasi birokrasi.

Poin kedua yaitu optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah. Indikatornya adalah jumlah inovasi yang direalisasikan, disosialisasikan serta berkelanjutan.

"Supaya dalam melaksanakan tugasnya teman-teman punya jalur, supaya mereka tahu apa yang harus dilaksanakan berdasarkan renstra, visi misi Bupati dan Wabup disertai indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Sehingga dalam pelaksanaannya betul-betul bisa dievaluasi karena semuanya terukur. Saya sebagai pemberi amanah akan melakukan monitoring terhadap capaian-capaian yang nanti kami bagi dalam timeline," kata Ikfina kepada wartawan di lokasi, Selasa (25/1/2022).

Bupati perempuan pertama di Mojokerto ini juga ingin mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Untuk itu, pihaknya membuat pakta integritas agar potensi-potensi tindak pidana korupsi bisa dicegah. Antara lain untuk mencegah korupsi pada penggunaan fasilitas negara, pengadaan barang dan jasa, pemberian gratifikasi dan jual beli jabatan.

"Targetnya teman-teman mempunyai integritas, jadi tahu bahwa integritas ini betul-betul harus dipegang dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Saya ingatkan kembali kalau nanti ada pelanggaran terhadap pakta integritas kemudian diproses hukum, maka pakta integritas ini menjadi pemberat. Sehingga pakta integritas ini tidak sekadar dibaca dan ditandatangani, tapi juga mempunyai konsekuensi," jelas Ikfina.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Mojokerto bekerja sama dengan KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Menurut Ikfina, selama ini KPK memberikan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan APBD Pemkab Mojokerto.

Salah satunya menggunakan sistem monitoring center for prevention (MCP) milik KPK. Pemkab Mojokerto harus mengunggah dokumen-dokumen penggunaan APBD ke sistem tersebut untuk diversifikasi dan diperiksa oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Dari awal teman-teman KPK sudah memberi pendampingan. Sehingga dengan dilibatkan, teman-teman KPK menjadi tahu apa yang kami kerjakan dan teman-teman di internal Pemkab Mojokerto bisa merasakan kehadiran KPK dalam pelaksanaan tugasnya, tujuan utamanya dalam rangka pencegahan," terangnya.

Kepala Satgas Pencegahan Korwil III KPK RI Edi Suryanto mengapresiasi langkap strategis Pemkab Mojokerto membuat perjanjian kinerja dan pakta integritas. Ia mengimbau semua pejabat maupun pegawai di lingkungan Pemkab Mojokerto senantiasa mengingat pakta integritas yang hari ini mereka tanda tangani.

"Mudah-mudahan ingat apa yang ditanda tangani dalam konteks isinya. Kalau perlu minta salinannya dan ditempelkan di meja kerja sehingga ingat terus. Sehingga punya komitmen, punya panduan sebagai pengingat bahwa harus melaksanakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Itu yang paling penting," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Edi juga mengingatkan para pejabat bahwa perjanjian kinerja maupun pakta integritas yang mereka tanda tangani hari ini mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wabup Mojokerto. Visinya yakni mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.

Sedangkan misinya antara lain mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan. Edi meminta setiap pejabat menempelkan pakta integritas, visi dan misi di meja kerja masing-masing agar selalu ingat.

"Kerja sama KPK dengan Pemkab Mojokerto mendorong tata kelola pemerintahan yang maksimal, pelaksananya sehat, cerdas, terampil, produktif dilandasi iman dan takwa. Karena integritas salah satu kunci keberhasilan suatu pembangunan dan melaksanakan kewajiban bapak ibu semua. Untuk itu kami berharap apa yang sudah ditandatangani benar-benar diterapkan dan semoga bapak ibu amanah dalam melaksanakan tugas dan amanah," tandasnya.

(ncm/ega)