Di Depan Kapolri, Legislator Ungkit Anak Anggota DPRD Perkosa Siswi

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 16:23 WIB
Komisi III DPR rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Komisi III DPR rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Firda/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyinggung restorative justice saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Habiburokhman mengingatkan kepada Jenderal Sigit agar tak me-restorative justice kasus kekerasan seksual.

"Juga jangan salah kaprah terkait restorative justice, kita saling ingatkan, kalau terkait kekerasan seksual, tidak ada istilah restorative justice," kata Habiburokhman saat rapat kerja di gedung Parlemen DPR/MPR, Senin (24/1/2022).

Habiburokhman lantas menyoroti salah satu kasus kekerasan seksual di Pekanbaru terhadap siswi di bawah umur oleh anak anggota DPRD setempat yang sempat didamaikan. Dia meminta Kapolri tidak me-restorative justice kasus tersebut dan menindak tegas pelaku.

"Saya ada berita yang mungkin saya konfirmasi, kita harap tidak benar, di Pekanbaru ada anak anggota DPRD, melakukan pemerkosaan terhadap seorang di bawah umur diberitakan terjadi perdamaian, kalau yang untuk seperti ini tidak ada restorative justice, tindak tegas pelakunya, kalau lari tembak pak kayak bandar narkoba," ucapnya.

Kemudian Habiburokhman menyebut kasus yang paling relevan di-restorative justice adalah penyebaran kebencian terkait UU ITE. Dia menyebut restorative justice paling pas diterapkan di UU ITE lantaran kondisi teknologi informasi saat ini yang menyebut mudahnya viral semua hal hingga akhirnya membentuk budaya saling lapor antarkelompok.

"Saya katakan bahwa yang paling relevan saat ini untuk diterapkan restorative justice adalah tindak pidana dugaan pelanggaran penyebaran ujaran kebencian melalui ITE," ucapnya

"Sehingga itu tadi yang disampaikan rekan saya Habib Abu, sudah semacam trend, menjadi tren budaya saling lapor. Kelompok A laporkan tokoh di kelompok B, kelompok B laporkan tokoh di kelompok B. Bagi kami sudah benar kalau misalnya Polri menindak kedua belah pihak yang melakukan pelanggaran hukum secara tegas, tetapi akan menjadi sempurna apabila kita bisa mengedukasi ya, bahwa kita berhukum bukan sekedar menghantarkan orang ke penjara, tetapi bagaimana kita bisa selesaikan masalah masalah dengan dialog," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut inti dari restorative justice adalah merestorasi kerugian bagi para korban akibat tindakan pelaku. Dia menyebut kerugian terkait UU ITE hanya ketersinggungan, sehingga menurutnya bisa direstorasi jika pelaku sudah meminta maaf.

"Inti restorative justice adalah libatan pelaku korban tokoh masyarakat pemangku kepentingan untuk merestorasi kembali kerugian bagi para korbannya, di ITE ini kan misalnya apa sih kerugiaannya? Kan orang tersinggung, kalau orang sudah meminta maaf sebagaimana disampaikan Perpol Bapak saya pikir bisa direstorasi," tuturnya.

Habiburokhman lantas menyinggung dua kasus yang saat ini tepat di-restorative justice. Dia mengusulkan agar Kapolri merestorasi kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith dan Ferdinand Hutahaean.

"Saya konkret ada 2 masalah pak yang menurut saya mungkin saja bisa dijajaki dengan restorative justice, pertama perkara Habib Bahar bin Smith, kedua perkara Ferdinand Hutahaean, biar adil 2-2nnya, jika memungkinkan, Pak," tuturnya.

(maa/gbr)