Pansus IKN Anggap Wajar Naskah Akademik Tak Memuat Referensi Lokal

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 21 Jan 2022 17:56 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disorot karena tak ada referensi dari akademisi dalam negeri. Anggota Pansus DPR RI RUU IKN, Achmad Baidowi, menganggap wajar tak ada referensi dalam negeri di RUU IKN.

"Referensi pemindahan ibu kota kan memang di luar negeri. Di Indonesia belum ada pemindahan ibu kota. Jadi wajar kalau banyak referensi dari luar negeri. Referensi kita untuk dalam negeri lebih pada pengamatan fakta-fakta di lapangan," kata Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (21/1/2022).

"Situasi sosiokultural di lapangan itu lebih faktual dibanding teks," imbuhnya.

Awiek juga menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), isi naskah akademik tak dimuat di suatu undang-undang. Putusan MK tersebut adalah Nomor 73/2014.

"Terkait naskah akademik, sebetulnya menurut MK, pada dasarnya tidak masalah apa yang termuat di naskah akademik tidak ada di UU begitu sebaliknya."

Putusan MK yang dimaksud adalah Nomor 73/2014:

Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.

"Pembahasan di RUU memang sangat dinamis tetapi kita terus lakukan penyempurnaan terhadap naskah akademik sejauh yang kita cermati dari pembahasan UU," ujar Awiek.

Seperti dilihat detikcom, Jumat (21/1), naskah akademik tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Naskah akademik ini disusun oleh Bappenas berdasarkan kajian sejak 2017. Naskah akademik ini menyimpulkan DKI Jakarta sudah tidak lagi bisa mengemban peran optimal sebagai ibu kota.

Naskah akademik ini dilampiri oleh dua halaman daftar pustaka. Beberapa referensi rata-rata diisi oleh buku terbitan tahun '90-an. Bahkan ada yang terbitan tahun 1910. Buku terbitan paling baru adalah terbitan tahun 2017.

Kendati demikian, lembar daftar pustaka ini sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, naskah akademik ini sama sekali tidak mencantumkan referensi produk akademisi Indonesia.

Salah satu yang menyoroti absennya produk akademisi Indonesia dalam naskah akademik RUU IKN ini adalah sejarawan JJ Rizal. JJ Rizal mempertanyakan alasan naskah akademik ini tidak mencantumkan referensi dari akademisi Indonesia.

"Tolong koreksi saya kalau salah, ini naskah akademik ibu kota baru namanya Nusantara yang bangun ngaku nasionalis Sukarno tapi satu pun nggak ada referensinya produk akademisi Indonesia," kata JJ Rizal dalam cuitannya di Twitter, Kamis (20/1). detikcom telah mendapat izin untuk mengutip cuitan ini.

(rfs/gbr)