Tak Sampai 4 Bulan, Ini Perjalanan RUU Ibu Kota Baru hingga Disahkan Jadi UU

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 19 Jan 2022 12:33 WIB
Rapat paripurna pengesahan RUU IKN dan RUU TPKS (Foto: Eva/detikcom)
Rapat paripurna pengesahan RUU IKN dan RUU TPKS (Eva/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi UU. RUU ini disahkan dalam rentang waktu beberapa bulan saja.

Sebagaimana diketahui, RUU IKN ini dinilai perumusannya terburu-buru oleh Fraksi PKS. Soalnya, RUU ini pengesahannya tak sampai empat bulan sejak surat presiden diterima DPR. Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menegaskan perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.

Dirangkum detikcom, Rabu (19/1/2022) berikut ini perjalanan RUU IKN dari penyerahan surpres hingga pengesahan menjadi UU:

1. 29 September 2021: Penyerahan Surpres

Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau surpres yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani bukan berisi nama calon Panglima TNI. Surpres diserahkan pada 29 September 2021. Mensesneg menyerahkan Surpres tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Penyerahan surpres dilakukan oleh Mensesneg bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Puan memastikan akan segera menindaklanjuti Surpres RUU IKN tersebut.

"Pada kesempatan ini, kami pimpinan DPR, saya beserta Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), menerima Pak Mensesneg dan Kepala Bappenas yang membawa surpres dari pemerintah terkait Ibu Kota Negara," kata Puan saat konferensi pers seusai penyerahan surpres.

Puan berharap pemerintah bisa mensosialisasikan secara komprehensif ke publik mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Puan juga meminta pemerintah menjelaskan secara detail ke publik mekanisme pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

"Tentu saja pemerintah harus bisa menyosialisasikan ke publik secara komprehensif perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termasuk mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya," sebutnya.