Naskah akademik UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai sejumlah sorotan. Dari soal penggunaan kata 'mantap' hingga daftar pustaka yang hanya dua halaman.
Seperti dilihat detikcom, Jumat (21/1/2021) naskah akademik tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Naskah akademik ini disusun oleh Bappenas berdasarkan kajian sejak 2017. Naskah akademik ini menyimpulkan DKI Jakarta sudah tidak lagi bisa mengemban peran optimal sebagai ibu kota.
1. Daftar Pustaka Hanya 2 Halaman
Naskah akademik ini dilampiri oleh dua halaman daftar pustaka. Beberapa referensi rata-rata diisi oleh buku terbitan tahun 1990-an. Bahkan ada yang terbitan 1910. Buku terbitan paling baru adalah terbitan 2017.
2. Tak Cantumkan Referensi dari Akademisi Lokal
Kendati demikian, lembar daftar pustaka ini sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, naskah akademik ini sama sekali tidak mencantumkan referensi produk akademisi Indonesia.
Salah satu yang menyoroti absennya produk akademisi Indonesia dalam naskah akademik RUU IKN ini adalah sejarawan JJ Rizal. JJ Rizal mempertanyakan mengapa naskah akademik ini tidak mencantumkan referensi dari akademisi Indonesia.
"Tolong koreksi saya kalau salah, ini naskah akademik ibu kota baru namanya Nusantara yang bangun ngaku nasionalis Sukarno, tapi satu pun nggak ada referensinya produk akademisi Indonesia," kata JJ Rizal dalam cuitannya di Twitter, Kamis (20/1/2021). detikcom telah mendapat izin untuk mengutip cuitan ini.
"Ini ibu kota sampai modal akademiknya pun modal asing... Astaga," sambungnya.
Lebih lanjut JJ Rizal menyebut naskah akademik ini bukti dari hilangnya perangai ilmiah. Menurutnya, naskah akademik ini dibuat agar tampak ilmiah.
"Ya begitulah (miris), kerusakan sistem ilmu pengetahuan kita menyeluruh, sehingga nggak ada tuh perangai ilmiah. Yang ada perangai snob alias pamer sok ilmiah," ujarnya.
