Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk Kepala Otorita untuk memimpin IKN Nusantara. Dengan kriteria yang diinginkan presiden, mungkinkah pemimpin Nusantara nantinya kepala daerah yang masih aktif menjabat?
Sebagaimana diatur dalam UU IKN, Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Kepala Otorita diangkat Presiden paling lambat dua bulan usai RUU IKN diundangkan. Begini bunyi pasalnya:
Pasal 10
(1) Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
(2) Kepala Otorita IKN Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
(3) Untuk pertama kalinya Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Terkait Kepala Otorita IKN Nusantara, Presiden Jokowi baru-baru ini bicara soal kriteria idamannya, yaitu seseorang yang pernah memimpin kepala daerah dan juga berlatar belakang arsitek.
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1).
Spekulasi pun bermunculan. Yang paling kuat adalah dugaan bahwa sosok yang diinginkan Jokowi memimpin Nusantara adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sudah diketahui secara umum Ridwan Kamil (RK) adalah arsitek jempolan di Indonesia.
Simak video 'KSP Ungkap Tak Tertutup Kemungkinan Ada Nama Lain Calon Pemimpin Nusantara':
