Kalah Lawan Jokowi-Luhut di PTUN, Pedagang Angkringan Ini Ajukan Banding

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 21 Jan 2022 19:02 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pedagang angkringan di Jakarta Barat (Jakbar), Muhammad Aslam, tidak terima kalah melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan. Aslam kini mengajukan banding menyoal penunjukan Luhut sebagai Koordinator PPKM oleh Jokowi.

Lewat kuasa hukumnya, Viktor Santoso Tandiasa, Aslam menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta cukup aneh.

"Dalam amar putusannya, PTUN Jakarta menyatakan bahwa objek gugatan bukan merupakan kewenangan absolut PTUN Jakarta, oleh karenanya PTUN Jakarta menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Hal tersebut tentunya cukup aneh, di mana sebenarnya dalam sidang pemeriksaan persiapan, seharusnya sudah bisa dilihat apakah objek gugatan merupakan kewenangan dari PTUN untuk memeriksa, mengadili dan memutus, atau bukan merupakan kewenangan PTUN," kata Viktor Santoso Tandiasa kepada wartawan, Jumat (21/1/2022).

Namun setelah sidang pemeriksaan selesai, PTUN Jakarta melanjutkan pada proses persidangan dengan agenda pembuktian untuk memeriksa alat-alat bukti dari para pihak dan saksi. Ternyata setelah semua didengarkan keterangannya, PTUN memutuskan tidak berwenang mengadili perkara itu.

"Seawam itukah majelis hakim dalam menilai kompetensi absolut institusinya, sehingga harus melalui proses pembuktian hingga mendengarkan keterangan ahli dari Penggugat dan Saksi dari Tergugat? yang memakan waktu setengah tahun berjalan," kata Viktor Santoso Tandiasa.

Aslam akhirnya mengajukan banding dengan permintaan:

1.Menyatakan batal dan/atau tidak sah Tindakan Presiden Jokowi berupa:

-Tindakan Memutuskan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau dengan istilah apapun yang tidak sesuai dengan Pembatasan Kegiatan yang ditentukan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
-Tindakan Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Koordinator Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19;

2.Mewajibkan kepada Jokowi untuk melakukan:

-Menghentikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau dengan istilah apapun yang tidak sesuai dengan Pembatasan Kegiatan yang ditentukan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

-Memberhentikan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menunjuk Pejabat Kekarantinaan Kesehatan sesuai sesuai dengan Ketentuan dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

3.Membayar ganti rugi pendapatan Aslam Rp 300 ribu (weekday) dan Rp 1 juta (weekend) terhitung sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat tanggal 3 Juli 2021 hingga dihentikannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan Istilah apapun yang tidak sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, melalui Putusan ini.

"Atau apabila Yang Mulia majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," tuntut Viktor Santoso Tandiasa.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Luhut, Jodi Mahardi, menyambut baik putusan PTUN Jakarta tersebut.

"Kami menyambut baik putusan PTUN dimaksud," kata Jodi Mahardi kepada wartawan, Kamis (30/12/2021).

Jodi menilai PPKM efektif dalam penanganan pandemi COVID-19. Meski demikian, dia mengatakan tetap saja ada pihak yang mempermasalahkan PPKM.

"Kita pahami bersama bahwa gotong royong penanganan pandemi, termasuk melalui PPKM cukup efektif. Akan selalu ada upaya untuk mengecilkan atau mempermasalahkan oleh berbagai pihak," ujar Jodi Mahardi.

(asp/knv)