KSP Persilakan Nama-nama Kandidat Kepala Otorita IKN Dimunculkan

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 21 Jan 2022 16:56 WIB
Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong
Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong (Foto: Dok KSP)
Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan penjelasan mengenai kriteria calon kepala otorita Ibu Kota Negara, Nusantara, di Kalimantan Timur (Kaltim) yang disebut harus mempunyai latar belakang arsitek dan kepala daerah. KSP mengatakan dua unsur itu relevan dengan tantangan pembangunan IKN.

"Terkait calon kepala otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek atau pernah memimpin daerah. Saya kira kita harus melihatnya itu sebagai sebuah kriteria yang ideal, karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan ibu kota negara itu relevan dengan itu," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong kepada wartawan, Jumat (21/1/2022).

Kendati demikian, Wandy mempersilakan bila ada nama-nama kandidat kepala otorita IKN lain yang ingin dimunculkan ke publik. Wandy menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi.

"Tetapi harus diingat kita kan punya dua bulan kurang ya semenjak UU IKN itu ditetapkan, presiden masih punya waktu untuk memutuskan siapa. Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum pernah muncul bisa dimunculkan ke publik sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu dan waktu masih cukup, jadi saya kira biarkan presiden yang memiliki hak prerogatif soal itu," ujar Wandy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya di depan pemimpin redaksi media massa nasional. Dia ingin IKN bernama Nusantara di Kalimantan Timur kelak dipimpin sosok berlatar belakang kepala daerah dan arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1) kemarin.

Presiden Jokowi punya waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, nama resmi pemimpin Nusantara yang dimaksud. Ini sudah termaktub dalam UU IKN yang sudah disahkan DPR.

"Untuk di tahun pertama ini, kita tidak mengharuskan presiden untuk berkonsultasi pada DPR karena di dalam undang-undang itu ditetapkan harus dua bulan ini harus ada kepala otorita," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1) lalu.

Simak video 'KSP Ungkap Tak Tertutup Kemungkinan Ada Nama Lain Calon Pemimpin Nusantara':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/fjp)