NasDem Sumut Nilai Bupati Langkat Korupsi Gegara Mahar Politik

Ahmad Arfah Fansuri Lubis - detikNews
Jumat, 21 Jan 2022 00:04 WIB
KPK tangkap tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Ia terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas dugaan terlibat kasus suap.
Foto: Bupati Langkat (dok 20detik/detikcom)
Langkat -

Partai NasDem Sumut menyoroti ditangkapnya Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. NasDem menilai salah satu penyebab ditangkapnya Terbit karena mahar politik yang mahal.

"Akhirnya, untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan dari mahar politik itu. Maka yang bersangkutan berpeluang besar untuk melakukan korupsi setelah menjabat. Sehingga kasus OTT seperti ini akan terus terjadi," kata Ketua NasDem Sumut Iskandar di Medan, Jumat (21/1/2022).

"Tapi harus digarisbawahi. Yang saya sebut ini adalah salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya penyebab," tambahnya.

Iskandar mengatakan mahar politik ini bukan menjadi hal yang baru. Mahar politik ini menjadi hal yang memberatkan seseorang untuk menjadi kepala daerah.

"Ini (mahar politik) bukan hal awam lagi. Dan sudah banyak orang yang mengaku kepada kita terkait hal itu," ujarnya.

Iskandar menjelaskan hal ini lah yang menjadikan NasDem meniadakan mahar politik bagi calon kepala daerah. Untuk itu, dia berharap kepala daerah yang diusung NasDem tidak melakukan korupsi karena tidak dibebani dengan mahar politik.

"Karena mereka diusung tanpa mahar. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk korupsi. Jika masih terlibat, maka akan langsung kita pecat sebagai kader," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada sejumlah orang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ikut ditangkap saat OTT itu.

Setelah menjalani pemeriksaan, Terbit kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Informasi mengenai penetapan tersangka Bupati Langkat ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers, Kamis (20/1/2022).

"Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai pengambilan keterangan terkait dugaan tindak korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan bukti yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan," kata Ghufron.

Simak juga Video: Momen Kedatangan Kakak Kandung Bupati Langkat di KPK

[Gambas:Video 20detik]



(afb/maa)